Kaltim.akurasi.id, Jakarta — Perempuan Mahardhika menggelar Aksi Nasional Serentak pada peringatan Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (HAKtP), Selasa (25/11/2025). Aksi bertema “Kerja Layak dan Bebas Kekerasan Tidak Akan Terwujud dalam Rezim Anti Demokrasi” ini berlangsung di empat kota: Jakarta, Samarinda, Palu, dan Manokwari.
Dalam aksinya, mereka menyoroti memburuknya kualitas demokrasi di bawah pemerintahan Prabowo–Gibran. Penurunan skor demokrasi di sejumlah indikator internasional, meningkatnya perburuan aktivis, diskriminasi terhadap kelompok minoritas, serta konflik yang terus berulang di Papua disebut sebagai alarm serius.
Perempuan Mahardhika juga mengaitkan penyempitan ruang demokrasi dengan memburuknya situasi ketenagakerjaan. Mereka mencatat peningkatan kasus pemutusan hubungan kerja terhadap aktivis serikat buruh, antara lain di Simalungun, Ketapang, Serang, dan Bekasi. Praktik tersebut dinilai sebagai bentuk pemberangusan kebebasan berserikat.
Soal kekerasan berbasis gender, jaringan ini menyoroti data Kementerian PPPA, Komnas Perempuan, dan FPL yang mencatat 35.533 kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang 2024 atau naik 2,4 persen dari tahun sebelumnya. Kasus femisida tercatat mencapai 290 kejadian. Menurut mereka, pemerintah masih lambat dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan seperti UU PKDRT dan UU TPKS, serta belum sepenuhnya mengakui kekerasan negara terhadap perempuan pada periode pelanggaran HAM masa lalu.
Selain itu, mereka menyinggung ketimpangan struktural dalam dunia kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan pada Februari 2025 tercatat 56,7 persen, jauh lebih rendah dibanding laki-laki. Mayoritas perempuan bekerja di sektor informal dengan upah rendah dan minim jaminan sosial.
Baca Juga
Perempuan Mahardhika turut menyoroti dampak pembangunan berbasis ekstraktivisme, seperti program food estate di Merauke yang diperkirakan membuka 2,29 juta hektare lahan. Proyek tersebut dinilai memperbesar kerusakan ekologis dan mempersempit ruang hidup masyarakat adat. Mereka juga menilai pelibatan batalyon teritorial dalam proyek pangan dan energi berpotensi meningkatkan represi terhadap warga.
Melalui aksi ini, mereka menyampaikan tiga tuntutan utama:
- Penghentian segala bentuk kekerasan terhadap perempuan,
- Jaminan kerja layak serta perlindungan bagi aktivis buruh,
- Penghentian proyek yang merusak lingkungan serta kriminalisasi pembela lingkungan.
Aksi di berbagai kota ditutup dengan seruan agar perempuan terus berorganisasi dan memperkuat gerakan kolektif untuk mendorong perubahan sistemik. (*)
Baca Juga
Penulis: Nelly Agustina
Editor: Redaksi Akurasi.id
