Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Kepemimpinan Presiden-Wakil Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sudah berjalan sekitar satu tahun. Keduanya pun sudah banyak diterpa berbagai isu, sejak awal menjabat.
Mulai dari kekhawatiran masyarakat tentang penempatan orang berlatar belakang militer di sejumlah proyek strategis, membengkaknya anggaran makanan bergizi gratis (MBG) dan sejumlah kasus keracunan di beberapa wilayah. Hingga unjuk rasa besar-besaran terkait tunjangan DPR pada Agustus hingga September 2025 yang menyeret nama keduanya.
Namun bagaimanakan pandangan masyarakat dalam pemerintahan mereka selama setahun berjalan ini?
Sebuah lembaga riset independen di Indonesia, merilis hasil studi “Rapor 1 Tahun Prabowo-Gibran”. Adapun penilaian ini melibatkan dua kelompok pengumpulan data, yaitu survei berbasis expert judgement (panel), terdiri dari 120 jurnalis dari 60 lembaga pers yang memiliki pemahaman mengenai kinerja pemerintahan. Selain itu, studi ini juga dikuatkan dengan survei publik terhadap 1.338 responden di seluruh Indonesia.
Hasil Rapor 1 Tahun Kabinet Prabowo Gibran
Berdasarkan data yang dirilis di Jakarta pada 19 Oktober 2025 lalu, pemerintahan keduanya mendapatkan nilai 3 dari 10. Dengan Prabowo Subianto mendapat nilai 3/10, Gibran mendapat 2 dari 10, Polri mendapat 2 dari 10, dan TNI mendapat 3 dari 10. Berikut 12 komponen dalam survey penilaian kinerja Prabowo-Gibran.
1. Janji politik setengah hati mendapat angka 56 persen, di mana responden melihat janji politik hanya sebagian kecil yang berhasil, sementara 43 persen lainnya menilai keduanya justru sama sekali tidak berhasil.
2. Capaian program masih belum efektif sebesar 72 persen, dengan responden menilai pencapaian program masih buruk sepanjang 1 tahun, diantaranya menilai buruk sebanyak 43 persen dan sangat buruk 29 persen.
3. Rencana kebijakan tak sesuai kebutuhan publik sebanyak 80 persen. Dimana 44 persen memberi penilaian buruk dan 33 persen lainnya menilai sangat buruk.
Baca Juga
4. Kualitas kepimimpinan dibawah ekspektasi mendapat angka 64 persen, dengan penilaian 31 persen buruk dan 33 persen sangat buruk.
5. Tata kelola anggaran belum transparan sebesar 81 persen, dengan penilaian 39 persen buruk dan 42 persen sangat buruk.
6. Komunikasi kebijakan belum memuaskan sebesar 91 persen, dengan 63 persen menilai sangat buruk dan 28 persen buruk.
7. Penegakan hukum semakin tumpul sebesar 75 persen, dimana 38 persen menilai masih buruk dan 37 persen menyebut sangat buruk.
8. Menteri berkinerja buruk dituntut mundur mendapat angka 96 persen, dimana mayoritas responden ingin reshuffle pejabat publik yang memiliki kinerja buruk.
9. Pajak dan pungutan memberatkan masyaratkan masih mendapat angka 84 persen.
Baca Juga
10. Bantuan ekonomi tak membantu kebutuhan harian harus puas mendapat angka 53 persen.
11. Lintas lembaga tak serasi 58 persen, responden menilai kolaborasi antara kementerian dalam kabinet belum efektif.
12. Pemberantasan korupsi dinilai belum maksimal sehingga mendapat nilai 43 persen.
Dari survei tersebut diketahui jika elektabilitas Prabowo Subianto turun drastis menjadi 34 persen. Dengan catatan, responden pemilih Prabowo-Gibran di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 bersikap tidak memilih kembali keduanya di pilpres mendatang. (*)
Penulis: Yasinta Erikania Daniartie
Editor: Devi Nila Sari
