Kunjungan kerja Komisi XI DPR RI ke Australia menuai kritik publik karena dianggap bertepatan dengan Sydney Marathon 2025. Ketua Komisi XI, Mukhammad Misbakhun, membantah terlibat dan menyebut agenda itu tidak masuk jadwal resmi kunker.
Kaltim.akurasi.id – Kunjungan kerja (kunker) Komisi XI DPR RI ke Australia menuai kritik publik. Selain bertepatan dengan gelombang aksi unjuk rasa menolak kenaikan tunjangan DPR, agenda tersebut juga disebut berbarengan dengan pelaksanaan Sydney Marathon 2025.
Ketua Komisi XI DPR, Mukhammad Misbakhun, bahkan dikabarkan terdaftar sebagai peserta ajang lari internasional itu. Sydney Marathon dijadwalkan berlangsung pada Minggu (31/8/2025), di tengah rangkaian agenda Komisi XI DPR di Sydney dan Canberra.
Misbakhun mengakui dirinya memang sudah mendaftar sejak tahun lalu. Namun, ia memastikan tidak akan ikut serta.
“Sydney Marathon hari Minggu 31 Agustus 2025. Saya pastikan tidak ikut,” ujar Misbakhun dalam keterangan resminya, dikutip Sabtu (30/8/2025).
Baca Juga
Politikus Partai Golkar itu menjelaskan, meski kerap mendaftar dalam sejumlah event marathon internasional, dirinya tidak selalu hadir. Ia menegaskan, bila berolahraga pada Minggu besok, ia akan melakukannya di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, bukan di Sydney.
Terkait bocoran jadwal perjalanan yang menyebut adanya agenda “menikmati Sydney Marathon dan selebrasi”, Misbakhun membantah keras. Ia menduga itinerary itu disusun oleh pihak agen perjalanan tanpa persetujuan resmi dari Komisi XI DPR.
“Sejak awal tidak ada agenda Sydney Marathon dalam kunker kami,” tegasnya.
Komisi XI DPR sendiri diketahui berangkat ke Australia pada Selasa (26/8/2025) malam. Rombongan dijadwalkan menggelar pertemuan dengan KBRI Canberra, mahasiswa penerima beasiswa LPDP, hingga Auditor General Australia. Namun, di sela agenda tersebut, sempat muncul jadwal wisata ke Blue Mountain dan Scenic World yang turut memantik sorotan publik.
Kritik semakin meluas lantaran kunker ini berlangsung di saat ribuan massa turun ke jalan pada Jumat (29/8/2025). Gelombang protes yang terjadi di Jakarta, Surabaya, Makassar, Medan, Bandung, hingga Yogyakarta menyoroti kebijakan DPR terkait kenaikan tunjangan perumahan anggota dewan. (*)
Penulis: Nelly Agustina
Editor: Redaksi Akurasi.id