Surat larangan liputan demo beredar luas dan bikin gaduh. KPID DKI Jakarta akhirnya buka suara soal kebenaran dokumen tersebut.
Kaltim.akurasi.id – Sebuah surat edaran yang mengatasnamakan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi DKI Jakarta beredar luas di media sosial dan memicu kontroversi. Surat itu berisi imbauan agar stasiun televisi tidak menayangkan liputan terkait aksi gelombang unjuk rasa penolakan tunjangan rumah anggota DPR RI.
Unggahan mengenai surat tersebut pertama kali dibagikan akun X @logos_id. Dalam isinya, lembaga penyiaran diminta “tidak menayangkan siaran atau liputan unjuk rasa yang bermuatan kekerasan secara berlebihan,” serta dilarang menayangkan konten yang bernuansa provokatif, eksploitatif, maupun eskalatif terhadap kemarahan masyarakat.
Surat itu juga menekankan agar media menjunjung tinggi prinsip-prinsip jurnalistik—mulai dari akurat, berimbang, adil, hingga tidak menghasut atau mencampuradukkan fakta dengan opini pribadi. Dengan demikian, pemberitaan yang disajikan diharapkan menyejukkan dan tidak memperkeruh situasi di tengah meningkatnya aksi unjuk rasa.
Ketua KPID Jakarta Bantah
Baca Juga
Namun, Ketua KPID DKI Jakarta, Puji Hartoyo, menegaskan pihaknya tidak pernah mengeluarkan surat edaran tersebut. Ia memastikan dokumen yang viral itu adalah hoaks.
“Enggak. Jadi kami enggak pernah mengeluarkan surat itu,” kata Puji saat dihubungi Kompas.com, Jumat (29/8/2025).
Puji menambahkan, KPID Jakarta tidak pernah memberikan imbauan apapun kepada stasiun televisi terkait liputan aksi demo. “Kami sekaligus mengklarifikasi menyampaikan yang sebenarnya,” ujarnya. (*)
Penulis: Redaksi Akurasi.id
