Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Dua kali insiden kapal tongkang bermuatan batu bara menabrak Jembatan Mahakam Ulu (Mahulu), Samarinda, dalam sebulan terakhir dipastikan tidak menyebabkan pergeseran maupun deformasi struktur jembatan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyatakan hasil pemeriksaan awal menunjukkan kondisi jembatan masih dalam batas aman.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kalimantan Timur, Fitra Firnanda, mengatakan pengujian teknis telah dilakukan segera setelah benturan terakhir. Dari hasil pemeriksaan tersebut, tidak ditemukan perubahan struktur yang mengkhawatirkan.
“Hasil pengujian kemarin tidak ditemukan adanya pergeseran atau deformasi. Secara visual juga masih terlihat aman dan tidak ada masalah yang mencolok,” ujar Fitra.
Ia menjelaskan, pengujian lanjutan sebenarnya telah dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan awal. Namun hasil perhitungan teknisnya masih menunggu proses final karena alat ukur yang digunakan baru ditukar sehari sebelumnya, sehingga data masih dalam tahap pengolahan.
“Untuk pengujian kedua sebenarnya sudah dilakukan kemarin, hanya saja hasil perhitungannya masih dalam proses,” katanya.
Baca Juga
Dalam pengujian tersebut, tim teknis melakukan pengukuran kemiringan jembatan menggunakan alat khusus, termasuk pengukuran centerline, kelurusan struktur, serta kesinambungan elemen konstruksi. Berdasarkan hasil sementara, tidak ditemukan perbedaan signifikan dibandingkan kondisi sebelum insiden tabrakan tongkang.
Meski demikian, Fitra mengakui masih ada satu tahapan penting yang belum dilakukan, yakni pengujian daya dukung pada bagian bawah jembatan pascakejadian benturan. Pengujian ini diperlukan untuk memastikan kondisi fondasi dan elemen bawah jembatan tetap aman.
“Yang belum dilakukan sampai sekarang adalah pengujian daya dukung di bagian bawah. Itu yang akan menjadi tindak lanjut berikutnya,” jelasnya.
Fitra menyebutkan, rapat lanjutan akan melibatkan Gubernur Kalimantan Timur untuk menentukan langkah berikutnya, termasuk kemungkinan penerbitan kembali notice to marine bagi lalu lintas sungai di sekitar Jembatan Mahulu.
Namun keputusan tersebut masih menunggu hasil rapat koordinasi.
“Terkait langkah selanjutnya dan penerbitan notice to marine, kami masih menunggu hasil rapat bersama gubernur,” terangnya.
Saat ini, pembahasan difokuskan pada tiga standar operasional prosedur (SOP) yang sedang dikaji. Pemerintah daerah menargetkan kejelasan kebijakan dapat diperoleh dalam waktu dekat, termasuk keputusan mengenai pengujian lanjutan dan pengaturan lalu lintas sungai di kawasan jembatan. (*)
Penulis: Muhammad Zulkifli
Editor: Redaksi Akurasi.id
