Terkait pembangunan di Kaltim, Hingga kini pemerintah disebut belum dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Kaltim secara maksimal. Dari data yang dihimpun, terdapat 6 dari 10 kabupaten/kota di Kaltim tidak teraliri listrik dari PLN.
Akurasi.id, Samarinda – Persoalan pembangunan di Kaltim membuat Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Aji Mirni Mawarni prihatin. Sebab, provinsi yang kaya akan sumber daya alam (SDA) berupa minyak dan batu bara ini, hingga kini masih banyak daerah yang minim penerangan listrik.
Persoalan itu pun disampaikan Senator Aji Mawar dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Penyusunan RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2007 tentang Energi bersama Senin Komite II DPD RI.
Ia menyampaikan, sebagai wakil daerah Kaltim, selama ini dirinya hanya mencoba mengingatkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk melakukan pemerataan pembangunan. Terutama, bagi masyarakat Kaltim yang SDA nya terus dikeruk.
[irp]
Baca Juga
Sebab lanjutnya, hingga kini pemerintah belum dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Kaltim secara maksimal. Dari data yang dihimpun, terdapat 6 dari 10 kabupaten/kota di Kaltim tidak teraliri listrik dari PLN.
Sebagian dari desa tersebut hanya bertahan dengan PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya sebab belum ada aliran listrik dari pemerintah. Kalaupun ada, listrik yang diberikan pun tidak maksimal, hanya belaku di malam hari.
Jika tidak memiliki PLTS, mau tidak mau masyarakat hanya bertahan dengan aliran listrik dari genset yang bahan bakarnya dibeli secara pribadi. Bahkan, masih terdapat desa yang belum teraliri listrik selama 24 jam.
Baca Juga
“Tidak hanya itu, perhatian pemerintah pusat atas akses jalan nasional di provinsi pun masih kurang. Terbukti, dari masih adanya pembangunan jalan nasional yang tidak dilakukan dengan maksimal. Jalan rusak dan lubang dimana-mana,” ujarnya.
[irp]
Persoalan ini pun kerap dikeluhkan masyarakat. Sementara itu, pemerintah daerah tidak dapat turun tangan sebab bukan merupakan jalan yang menjadi tanggung jawabnya.
“Seharusnya infrastruktur daerah-daerah yang kaya SDA harus diperhatikan lebih karena sudah merelakan SDAnya terus dikeruk dengan harapan dapat memperoleh pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Kaltim,” tegasnya. (*)
Penulis: Devi Nila Sari
Editor: Redaksi Akurasi.id
