APBD Kaltim 2022 diketok Rp11,50 triliun, Ekti Imanuel ingatkan serapan anggaran wajib digenjot. Belanja Operasional Rp5,83 triliun. Belanja Modal Rp1,62 triliun dan Belanja Tidak Terduga Rp272 miliar.
Akurasi.id, Samarinda – DPRD bersama Pemprov Kaltim melaksanakan rapat paripurna ke 32 Selasa, (30/11/2021). Sidang kali ini dalam rangka Penyampaian Laporan Akhir Badan Anggaran DPRD Kaltim berupa Pembahasan Raperda tentang APBD Tahun Anggaran (TA) 2022.
Selain itu, agenda lain pada sidang paripurna itu juga penyampaian persetujuan DPRD Kaltim terhadap Raperda tahun 2022 dan Penandatanganan Persetujuan Bersama antara Gubernur Kaltim dan DPRD Kaltim. Serta penyampaian Pendapat akhir Gubernur Kaltim.
Dalam paripurna tersebut, eksekutif dan legislatif melakukan sejumlah kesepakatan yang diambil terkait kebijakan dan pembiayaan pembangunan Provinsi Kaltim pada 2022 mendatang, di antaranya pendapatan daerah tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp10,861 triliun.
Yang terdiri dari Rp6,585 triliun Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Rp4,263 triliun Dana Transfer. Kemudian lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp12,598 triliun.
Mengacu pada prioritas pembangunan yang telah disepakati dalam RKPD, maka kebijakan umum APBD dan PPAS yang direncanakan dalam kebijakan APBD Kaltim 2022 sebesar Rp11,50 triliun. Yang terbagi atas Belanja Operasional Rp5,83 triliun. Belanja Modal Rp1,62 triliun dan Belanja Tidak Terduga Rp272 miliar. Belanja transfer Rp3,79 triliun dan Pembiayaan neto Rp639,97 miliar.
Sebagai Anggota DPRD Kaltim dari Fraksi Gerindra, Ekti Imanuel berharap, dengan telah disepakatinya APBD tahun 2022, maka program pembangunan yang ada di 10 kabupaten/kota di Kaltim dapat digenjot lagi secara maksimal. Begitu pula dengan setiap program pembangunan yang telah disepakati.
Baca Juga
[irp]
Kemudian, persoalan penyerapan APBD Kaltim tahun 2021 yang banyak mendapatkan persoalan, sehingga berdampak pada lambatnya penyerapan anggaran, pihaknya menekankan agar jangan sampai terulang pada APBD tahun 2022.
“Karena jika itu terus terulang, maka yang sudah pasti dirugikan adalah masyarakat,” kata dia.
Wakil rakyat dari daerah pemilihan (dapil) Kabupaten Kutai Barat dan Mahakam Ulu ini juga menyampaikan, melalui APBD tahun 2022, Ekti telah berusaha semaksimal mungkin mendorong upaya percepatan dan pemerataan pembangunan di wilayah itu.
“Utamanya pembangunan sarana dan prasarana dasar hingga pembangunan infrastruktur jalan yang jadi tanggung jawab pemerintah provinsi,” pungkasnya. (*)
Penulis: Devi Nila Sari
Baca Juga
Editor: Redaksi
