Adanya Unit Pelayanan Terpadu Daerah (UPTD) Dinas Perikanan dan Kelautan di Bontang, akan mempermudah para nelayan dalam mengurus perizinan operasional
Kaltim.akurasi.id, Bontang – Walikota Bontang Basri Rase mengungkapkan keluhan nelayan terkait sulitnya mengurus perizinan operasional, hal tersebut ia sampaikan saat peresmian Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Tanjung Limau, Selasa (28/05/24).
Kegiatan tersebut dihadiri Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Kaltim Syirajuddin, mewakili Pj Gubernur Akmal Malik dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Irhan Hukmaidy.
Basri mengatakan bahwa saat ini untuk mengurus perizinan, nelayan harus pergi ke kantor yang berada di Kota Samarinda. karena jarak yang jauh menjadi hambatan pengurusan izin tersebut.
Ia pun meminta Pemprov Kaltim untuk membentuk Unit Pelayanan Terpadu Daerah (UPTD) Dinas Perikanan dan Kelautan di Bontang. Tujuannya untuk mempermudah para nelayan dalam mengurus perizinan operasional. Selain itu, adanya UPTD tersebut diharapkan mampu mengontrol harga ikan agar stabil.
Baca Juga
“UPTD ini penting agar kestabilan harga terjaga. Selain itu para nelayan yang mau ngurus izin tidak perlu lagi ke Provinsi cukup di sini,” kata Basri.
Selain itu, ia juga meminta Pemprov untuk menambah kuota BBM bagi nelayan di Bontang. Pasalnya, saat ini stok BBM tidak cukup, dikarenakan jumlah bahan bakar yang telah ditetapkan dinikmati juga oleh nelayan dari daerah luar yang masuk untuk membongkar hasil tangkapan mereka.
Kendati demikian, menurut Basri, keberadaan nelayan dari luar tidak bisa diabaikan. karena mereka juga sangat membantu ketersediaan pasokan ikan di masyarakat.
Baca Juga
“Kita harus akui, kita tidak bisa mengandalkan sepenuhnya ke nelayan lokal untuk memenuhi kebutuhan ikan di Kaltim, dan bagaimana pun harus kita akomodir kebutuhan BBM tersebut,” ungkapnya.
Menanggapi hal tersebut, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Kaltim Syirajuddin mengatakan, kebutuhan UPTD di Bontang memang sangat diperlukan untuk menunjang kemudahan para nelayan.
Pihaknya akan mengupayakan untuk mempercepat pembentukan UPTD, dengan mengarahkan Dinas Kelautan dan Perikanan Kaltim untuk berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Ia juga meminta Pemkot Bontang untuk mengumpulkan data potensi perikanan, sebagai bahan untuk mendukung percepatan pembentukan UPTD tersebut.
“Ini masukan penting, dan kami akan segera berkondinasi dengan kementrian. Karena ini sifatnya mendesak dan harus disiapkan, Agar nelayan tidak lagi perlu repot ke luar kota hanya untuk memperpanjang izin operasional,” jelasnya Syirajuddin
Terkait masalah BBM, Syirajuddin mengatakan persoalan ini memang menjadi masalah di hampir seluruh daerah . Ia menekankan kepada Dinas Perikanan dan Kelautan Kaltim untuk perlahan menuntaskan hal tersebut, dengan langkah awal mengumpulkan data jumlah BBM yang dibutuhkan, yang nantinya akan diusulkan untuk memenuhi kebutuhan para nelayan.
Baca Juga
“Ini perlu ada tindakan nyata. Pak Irhan sebagai penanggung jawab saya minta untuk mencari caranya, lakukan kordinasi dengan kementrian terkait, untuk kebutuhan BBM nelayan,” tegasnya. (*)
Penulis : Dwi Kurniawan Nugroho
Editor: Redaksi Akurasi.id
