Mutasi massal, Basri Rombak Ratusan ASN Pemkot Bontang. Rotasi dan promosi jabatan merupakan hal yang wajar. Ini juga salah satu upaya kepala daerah dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.
Akurasi.id, Bontang – Ratusan pegawai negeri sipil (PNS) di ruang lingkup Pemkot Bontang memadati ruangan Pendopo, Rumah Jabatan Walikota, Kamis (28/10/2021) sore. Mereka tampak berbaris dengan rapi. Kedatangan mereka bukan tanpa alasan. Sore itu adalah prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan untuk para pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas dan fungsional eselon II, III, dan IV. Basri rombak ratusan ASN Pemkot Bontang
Mutasi pejabat di lingkup pemerintah Bontang ini merupakan mutasi perdana yang dilakukan pada masa pemerintahan Basri-Najirah. “Rotasi dan promosi jabatan merupakan hal yang wajar. Ini juga salah satu upaya kepala daerah dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat,” Kata Wali Kota, Basri.
Dalam agenda itu, kepala dinas atau pejabat eselon II banyak yang berganti. Sebagai contoh, Kepala Dinas Perhubungan yang sebelumnya diisi oleh Kamilan, kini digantikan oleh Akhmad Suharto yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Sementara Kamilan, bergeser ke posisi Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan, menggantikan posisi Asdar Ibrahim. Sedangkan mantan kepala Diskop-UMKM itu dipercaya mengisi posisi baru sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP.
Selain pejabat eselon II, pejabat eselon III seperti camat dan eselon IV setingkat lurah juga ikut dirombak. Tiga camat yang ada di Kota Taman, kini memiliki wajah baru. Posisi camat Bontang Utara yang sebelumnya hanya diisi oleh PLT, kini diambil alih oleh Mantan Sekretaris Satpol PP Sutrisno. Untuk posisi Camat Bontang Barat diisi Anwar Sadat, yang sebelumnya merupakan salah satu staf Dinas Lingkungan Hidup. Sementara Camat Bontang Selatan, kini diisi oleh Budiman.
Tak hanya itu, 15 orang lurah juga dirombak. Secara total pegawai yang ada sebanyak 204 orang. Kendati demikian, masih ada 9 organisasi perangkat daerah (OPD) yang hingga kini belum memiliki pimpinan definitif.
[irp]
Baca Juga
Sembilan OPD tersebut yakni Satpol PP, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK), Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3), Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanian (Perkimtan), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).
Kata Basri, untuk mengisi posisi kosong tersebut terlebih dahulu akan dilakukan assessment dan lelang secara terbuka. Rencananya proses lelang akan dibuka pada Senin (1/11/2021) mendatang. “Aturannya seperti itu, kita ikut regulasi yang ada. Semua harus sesuai hasil seleksi. Untuk prosesnya kami serahkan seutuhnya kepada pansel,” tukasnya.
Basri berharap pejabat yang nantinya mengisi kekosongan itu memiliki semangat kerja yang tinggi, bisa bersinergi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus mewujudkan visi dan misi pemerintahan Basri-Najirah. (*)
Penulis: Fajri Sunaryo
Editor: Rachman
