Lambannya penunjukan kepala DLH Samarinda definitif, membuat dewan mulai mempertanyakan sikap wali kota. Ketiadaan kepala DLH Samarinda definitif, bisa berdampak pada kinerja instansi.
Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Langkah Wali Kota Samarinda Andi Harun yang belum menetapkan kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang definitif mulai dipertanyakan anggota legislatif. Pasalnya, kekosongan kepala DLH Samarinda sudah cukup lama dan hanya diisi oleh pelaksana tugas (plt).
Salah satu sorotan dari legistif itu, datangnya dari Wakil Ketua Komisi III DPRD Samarinda Samri Shaputra. Menurutnya, kewenangan dalam menetapkan kepala dinas (kadis) definitif memang menjadi kewenangan penih dari wali kota Samarinda.
Persoalan ini diakuinya pernah mereka bahas saat melaksanakan rapat hearing dengan DLH Samarinda. Dari rapat itu, ia mendapati adanya sejumlah informasi. Salah satunya, bahwa ada ketentuan-ketentuan khusus yang perlu dipenuhi calon kadis sebelum ditetapkan definitif.
“Kalau kerjanya masih dipimpin plt, saya yakin pasti tidak maksimal. Ketimbang dipimpin yang sudah definitif. Tapi semua itu, kita kembalikan kepada wali kota. Karena itu ranahnya wali kota,” ujarnya.
Baca Juga
Samri Menilai Perlu Kepala Dinas Definitif
Pria yang karib disapa Samri ini berkata, kadis yang definitif sangat diperlukan dalam menjalankan roda pemerintah. Karena hal itu akan sangat mempengaruhi kinerja dari sebuah instansi. Kendati demikian, untuk DLH Samarinda yang dipimpin plt saat ini, masih berjalan dengan baik.
“Harapannya mau itu plt atau definitif, semoga kerjanya berjalan baik,” imbuhnya.
Walau begitu, kritikan tetap ada diberikan oleh politikus Partai PKS ini. Salah satunya, yakni terkait persoalan keterlambatan dalam pengakutan sampah. Keterlambatan itu menurutnya, dikarenakan armada yang dimiliki DLH terbilang sangat terbatas. Di sisi lain, para personelnya rata-rata sudah memasuki usia tua.
Baca Juga
Sementara jika melakukan revitalisasi personel dan armada, diakui Samri, juga tidak dapat dipenuhi cepat. Sebab, ia menyadari, jika Pemerintah Samarinda memiliki keterbatasan keuangan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
“Maunya kita, semuanya itu bagus. Tetapi kalau tidak didukung oleh keuangan, ya sulit juga. Cuman kalau persoalan sampah tidak diselesaikanm, masyarakat yang akan susah,” tandasnya. (*)
Penulis: Muhammad Dean Alfario
Editor: Redaksi Akurasi.id
