Kondisi geografis di Kaltim sangat mempengaruhi distribusi logistik Pemilu. Untuk Itu, Bawaslu Kaltim mulai menyiapkan strategi.
Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalimantan Timur (Kaltim) mulai menyusun skema dan strategi, untuk menyambut Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2024 mendatang. Hal itu dilakukan guna memastikan pesta demokrasi tersebut berjalan lancar.
Ketua Bawaslu Kalimantan Timur, Hari Dermanto mengatakan, salah satu langkah yang dilakukan pihaknya adalah melakukan evaluasi Pemilu 2019 lalu. Menurutnya, peristiwa yang terjadi sebelumnya bisa menjadi acuan agar Pemilu mendatang jauh lebih baik.
“Kita perlu menilik kembali beberapa kejadian yang sempat terjadi pada Pemilu sebelumnya. Peristiwa yang terjadi bisa menjadi acuan untuk tahun depan agar tidak terulang kembali,” kata Hari, ketika ditemui wartawan Akurasi.id di Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (25/7/2023).
Dia menjabarkan, pada proses Pemilu sebelumnya sempat terjadi pemungutan suara ulang dan pemilihan lanjutan di beberapa daerah. Masalah itu terjadi dikarenakan distribusi logistik yang tidak tertata dengan baik. Khususnya dalam manajemen distribusi logistik pada hari pemungutan suara.
Baca Juga
Padahal distribusi logistik pada pemungutan suara merupakan salah satu faktor kritis dalam proses Pemilu. “Sebelumnya sempat terjadi pemungutan suara susulan di 40 titik, 20 titik pemilihan lanjutan, dan 10 titik pemungutan suara ulang. Hal itu dikarenakan masalah distribusi logistik,” jelasnya.
Letak Geografis Jadi Tantangan Serius
Hal serupa disampaikan Ketua KPU Kaltim, Rudiansyah. Dia bilang, tantangan geografis menjadi hal yang harus dihadapi dengan serius. Pasalnya, kondisi geografis di Kaltim sangat mempengaruhi distribusi logistik.
“Daftar pemilih tetap (DPT) di Kaltim mencapai 2,7 juta. Distribusi logistik menjadi pekerjaan yang akan memakan waktu karena kondisi geografis,” ujarnya.
Jika berkaca dari Pulau Jawa dengan DPT sebanyak 2,7 juta, penyebaran logistiknya dapat diselesaikan dalam waktu dua jam hingga sehari. Sedangkan di Kaltim, pendistribusian logistik perlu memakan waktu lebih. Karena di beberapa daerah seperti Kutai Kartanegara, Mahakam Ulu, Berau, dan Kutim memiliki akses yang sulit. Untuk itu KPU perlu melakukan perencanaan yang lebih matang.
“Diperlukan kolaborasi dari berbagai pihak. Untuk bersama-sama mencari solusi dan mengatasi kerawanan di berbagai titik yang ada di Kaltim,” tukasnya.
Rudiansyah juga mengatakan, dengan memperkuat pengawasan dan penataan manajemen logistik pemilu, khususnya pada hari pemungutan suara. Diharapkan masalah pemungutan suara susulan dan lanjutan dapat diminimalisir.
“Kita perlu melakukan tata kelola logistik yang lebih baik. Sehingga integritas pemilu terjaga dan masyarakat dapat menyampaikan suara dengan lancar dan aman,” pungkasnya. (*)
Penulis: Yasinta Erikania Daniartie
Editor: Fajri Sunaryo
