Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik menyebut efisiensi anggaran harus punya prioritas yang jelas dan tidak boleh mengganggu layanan dasar.
Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Keputusan Presiden Republik Indonesia (RI) dalam melakukan efisiensi anggaran menuai respon dari sejumlah pihak. Kebijakan ini pun disebut memberikan dampak pada berbagai sektor. Mulai dari pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran, hingga pengurangan alokasi beasiswa.
Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik mengatakan, jika efisiensi boleh saja dilakukan. Kendati demikian, hal ini tidak boleh mengganggu layanan dasar bagi masyarakat.
“Ini akan kita komunikasikan segera. Efisiensi arahan presiden tidak boleh mengganggu layanan dasar atau mereduksi hak masyarakat,” tuturnya saat diwawancarai oleh awak media di Berau, Sabtu (5/2/2025).
Ia mengatakan, jika para pemangku kebijakan harus duduk bersama untuk menerjemahkan efisiensi secara jelas. Pasalnya, menurut dia, efisiensi ini dilakukan bagi sektor yang tidak berkepentingan untuk pelayanan publik. Tetapi untuk yang berkaitan seperti kesehatan dan pendidikan, maka adalah sesuatu yang mutlak.
“Efisiensi jangan terlalu kaku, kita punya sejumlah tempat yang bisa dikembangkan sehingga bisa menghasilkan efek multiplier multiplayer ke masyarakat,” sambungnya.
Untuk diketahui multiplier effect atau efek multiplier adalah pengaruh yang meluas dari suatu tindakan ekonomi, seperti investasi, penarikan modal, atau peningkatan pengeluaran. Dalam istilah ekonomi, multiplier effect juga disebut sebagai efek pengganda.
Menurutnya sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus memberikan dampak yang luas bagi masyarakat. Tetapi, ketika hal tersebut tidak memberikan hasil, maka pemerintah pula yang harus membuat rencana alternatif lainnya.
“Bagi saya, penting buat skala prioritas, apakah masyarakat di daerah sini penting? Kita harus sama-sama mendukung efisiensi, tetapi dengan skala prioritas yang jelas,” pungkasnya. (*)
Penulis: Yasinta Erikania Daniartie
Editor: Devi Nila Sari
