Komitmen berantas pungli di instansi pemerintah, Basri: Saya tidak beri toleransi. Praktik pungli sangat memungkinkan terjadi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berhubungan langsung dengan layanan administrasi warga dan mitra kerja pemkot atau para pengusaha.
Akurasi.id, Bontang – Tidak dipungkiri, praktik pungutan liar (pungli) memang masih terjadi di sektor pelayanan publik. Hal itu lantas menjadi sorotan tersendiri oleh Wali Kota Bontang, Basri Rase. Dia menilai, praktik pungli dapat menurunkan wibawa pemerintah dan menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Oleh sebab itu, Basri berkomitmen berantas pungli di instansi pemerintah dan menggencarkan upaya pemberantasan pungli. Dia tak akan memberikan toleransi terhadap oknum yang melakukan pungli di lingkup pemerintahan Kota Bontang.
“Tidak ada toleransi dari saya, jika ada oknum dari pegawai Bontang yang melakukan praktik pungli,” tegasnya Basri, Rabu (06/10/2021).
Baca Juga
Menurutnya, praktik pungli sangat memungkinkan terjadi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berhubungan langsung dengan layanan administrasi warga dan mitra kerja pemkot atau para pengusaha.
Ia menyebut, ada 3 instansi rawan pungli, yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), maupun pada Unit Layanan Pengadaan (ULP).
Di bawah kepemimpinannya bersama Najirah, ia akan mendorong seluruh Dinas yang ada, untuk menandatangani pakta integritas bebas korupsi, guna membangun pemerintahan yang bersih dan transparan.
[irp]
“Pungli merupakan musuh bersama yang harus dicegah . Saya berkeinginan dalam setahun minimal ada 2 Dinas yang menandatangani pakta integritas itu. Agar praktik pungli bisa diberantas,” kata Basri.
Selain tiga instansi itu, ruang lingkup Pendidikan juga menjadi sorotan Basri. Dia bilang, dunia pendidikan sangat rentan terjadinya pungli. Sebagai contoh, untuk menaikkan nilai pelajar, orang tua kerap melakukan pembayaran kepada guru.
“Semoga saja di Kota Bontang tak ada yang melakukan hal seperti itu. Terutama tenaga pendidik,” ujarnya.
[irp]
Mengenai sanksi kepada oknum yang ketahuan melakukan pungli, Basri mengatakan tak bisa melakukan intervensi dengan sepihak. Dia sepenuhnya akan manut pada aturan yang berlaku. “Terdapat aturan tersendiri yang tertera dalam aturan Satgas Pungli,” ujarnya. (*)
Baca Juga
Penulis: Fajri Sunaryo
Editor: Rachman
