Realisasi APBD Kaltim 2024 sudah mencapai 92 persen. Presentase ini akan terus bertambah seiring himpunan data realisasi dari masing-masing instansi.
Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kaltim 2024 sudah mencapai 92 persen. Pemprov Kaltim mengklaim masih akan ada peningkatan realisasi mengingat finalisasi akan dilakukan pada 10 Januari 2025 mendatang.
Sekertaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kaltim, Sri Wahyuni mengatakan, badan pengelola keuangan dan aset daerah (BPKAD) hingga saat ini masih menghimpun nilai serapan anggaran di masing-masing organiasasi perangkat daerah (OPD).
“Kami juga terus melakukan sosialisasi dengan sejumlah perangkat daerah. Tapi berdasarkan data terakhir yang kami himpun, angkanya sudah berada di 92 persen,” ungkapnya saat diwawancarai oleh awak media di Samarinda, Selasa (7/1/2024).
Ia tidak memungkiri, akan ada sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA). Namun, SiLPA tersebut akan menjadi sumber pembiayaan APBD 2025.
Ia membeber, jika pada 2025 akan ada percepatan perubahan SiLPA menjadi sumber pembiayaan APBD perubahan. Menurutnya, SiLPA dapat disebabkan oleh kurangnya penyaluran, efisiensi, maupun kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan.
“Karena nanti kita harus rencanakan lagi di APBD Perubahan 2025,” sambung Sri.
APBD Kaltim 2024 Rp22,19 Triliun
Pada APBD Murni 2024, Kaltim memiliki anggaran sebesar Rp20,67 triliun. Ditambah dengan APBD Perubahan 2024 dengan nilai sebesar Rp1,53 triliun. Apabila ditotalkan maka angkanya mencapai Rp22,19 triliun.
Sebagai informasi, berdasarkan Pasal 1 ayat (8) Undang-undang (UU) Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD. Biasanya APBD memuat anggaran pendapatan dan pengeluaran daerah untuk masa satu tahun.
Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim, Akmal Malik menyampaikan, jika APBD Kaltim harus tercapai di atas 90 persen pada masa kepemimpinannya. Pasalnya, ia tidak ingin dana hibah yang ia tandatangani justru digunakan untuk kepentingan kelompok tertentu.
Pada November 2024 lalu, APBD Kaltim sudah mencapai 85 persen. Di mana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltim menjadi lembaga yang sudah menuntaskan realisasi anggarannya.
“Sedangkan yang belum itu dinas PUPR-PERA, karena mereka pengerjaannya sistem kontrak,” pungkasnya. (*)
Penulis: Yasinta Erikania Daniartie
Editor: Devi Nila Sari
