Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Penanganan banjir di Kalimantan Timur (Kaltim) sempat ramai menjadi perbincangan. Karena dua kepala daerah di wilayah ini dinilai memiliki dua pemikiran berbeda.
Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menilai bahwa dalam menangani banjir maka harus dilakukan pengerukan Sungai Mahakam. Sementara itu, Wali Kota Samarinda Andi Harun menilai, kunci penanganan bencana yaitu melalui lokalisasi Sungai Karang Mumus.
Menanggapi hal ini, Anggota Komisi II DPRD Kaltim Abdul Giaz mengatakan, jika keduanya memiliki pemikiran yang sama benarnya. Untuk itu, diperlukan kolaborasi antara Pemkot Samarinda dan Pemprov Kaltim dalam melakukan hal tersebut.
“Persoalan banjir memerlukan pembiayaan besar sehingga koordinasi menjadi kunci utama,” tuturnya.
Giaz menjelaskan, bahwa perbedaan fokus antara pemerintah kota dan provinsi seharusnya tidak menjadi hambatan.
Baca Juga
Menurutnya, kedua pandangan ini sama-sama benar, karena keduanya berperan dalam sistem aliran air di Samarinda.
Politisi Partai Nasdem ini menegaska, bahwa langkah paling penting adalah mempertemukan kedua pihak untuk merumuskan prioritas bersama.
Dikatakannya, pemerintah kota perlu menjabarkan kebutuhan yang mendesak, sementara pemerintah provinsi harus melihat sektor mana yang dapat dibantu. Dengan penyelarasan tersebut, proses penanganan dapat berjalan lebih terarah dan tidak tumpang-tindih.
Baca Juga
Giaz juga mengingatkan, bahwa penataan Sungai Karang Mumus dan Sungai Mahakam tidak bisa dipisahkan.
Ia menyinggung, adanya pandangan yang menyebutkan bahwa perbaikan di Karangmumus tidak akan efektif jika Mahakam tetap dangkal. Menurutnya, kondisi itu memungkinkan terjadi, sehingga kedua sungai harus ditangani bersamaan.
Dirinya menilai, bahwa sinergi antara dua level pemerintahan akan menentukan keberhasilan program pengendalian banjir di Samarinda. Selain struktur sungai, ia juga mengingatkan bahwa pembangunan drainase, normalisasi aliran, dan pengawasan aktivitas yang mempengaruhi daerah resapan harus menjadi bagian dari kerja kolektif.
“Yang kita butuhkan adalah keselarasan. Provinsi dan kota harus benar-benar klop agar masalah banjir bisa ditangani dengan tuntas,” ujarnya. (Adv/dprdkaltim/yed)
Penulis: Yasinta Erikania Daniartie
Editor: Devi Nila Sari
