Pemkot ajukan usulan kapal swasta untuk rute Bontang-Mamuju. Legislator tolak tegas usulan kapal swasta itu.
Kaltim.akurasi.id, Bontang – Ketua Komisi III DPRD Bontang, Amir Tosina meminta Pemkot Bontang agar tetap menggunakan Kapal Pelni untuk rute Bontang-Mamuju. Penyebabnya menurut Amir, tiket kapal swasta lebih mahal dibandingkan Pelni. Hal itu diungkapkannya kepada wartawan, Selasa, (30/8/2022).
Saat ini pemkot tengah menggarap penambahan armada laut rute Bontang-Mamuju, dengan mengusulkan penggunaan kapal milik swasta.
Sebelumnya, pemerintah menggadang-gadang penggunaan Kapal Pelni. Namun karena beberapa kendala, maka dialihkan ke alternatif lain yakni mewacanakan penggunaan kapal perintis milik swasta.
Amir Tosina dengan tegas menolak usulan pemkot tersebut. Pasalnya menurut Amir, khawatir kapal swasta akan memberatkan masyarakat. Mengingat tiketnya akan lebih mahal.
“Penggunaan kapal swasta ini memberatkan masyarakat, kami minta untuk menggunakan Kapal Pelni seperti yang sudah dijanjikan,” kata Amir.
Pelabuhan Tak Penuhi Standar
Ia juga berencana mengkonfirmasi langsung Bupati Mamuju terkait pelabuhan yang tidak memenuhi standar.
“Informasi yang saya dapat, batalnya Kapal Pelni yang digunakan karena ukuran panjangnya 99 meter. Sementara pelabuhan hanya berukuran 60 meter. Memang tidak memenuhi standar lah,” urai Amir.
Tapi menurut Amir, pelabuhan di Mamuju itu ada 4. Ia kembali mempertanyakan alasan pemkot terkait pelabuhan yang sudah mereka ukur.
Karena itu Amir tetap ngotot untuk meminta pemkot menggunakan Kapal Pelni. Amir juga menegaskan, jika dalam waktu dekat permintaan penambahan armada laut milik Pelni tidak terealisasi, maka pihaknya akan melakukan aksi ke pemerintah Kota Bontang.
“Sebagai representasi masyarakat Sulbar di Bontang, mungkin kami akan gelar aksi ke Pemkot Bontang. Untuk menekan kapal (Pelni) yang di janjikan. Khusus untuk penyebrangan Bontang-Mamuju harus diadakan,” tegasnya. (*)
Penulis: Rizky Jaya
Editor: Yusva Alam
