APBD Turun Drastis, Syarifatul Tekankan Efisiensi dan Prioritas Pembangunan Dasar di 2026

Dewan tekankan efisiensi dan prioritas pembangunan dasar pada 2026. Selain itu, kebijakan ini juga harus disinergikan dengan perusahaan, sehingga solusi bersama dapat tercapai.
Devi Nila Sari
811 Views

Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Syarifatul Sya’diah, menekankan pentingnya efisiensi anggaran dan penetapan prioritas pembangunan pada 2026. Menyusul penurunan APBD yang semulanya Rp21 Triliun pada 2025, kini hanya menjadi Rp15,15 Triliun pada 2026.

Ia menegaskan bahwa pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar harus tetap menjadi sektor utama di tengah keterbatasan fiskal daerah.

“Dengan turunnya APBD akibat melemahnya TKD (transfer ke daerah), kolaborasi dengan pihak swasta, pemerintah, dan perusahaan mutlak diperlukan,” tuturnya saat diwawancarai awak media di Gedung B DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Sungai Kunjang, Samarinda, Senin (1/12/2025).

Politisi Golkar ini pun mewanti-wantu, agar kontribusi perusahaan tidak hanya terbatas pada wilayah lingkar tambang.

- Advertisement -
Ad image

Namun, dukungan harus diberikan juga kepada masyarakat di daerah lain yang membutuhkan. Dikatakannya, bahwa kolaborasi semacam itu penting agar tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam pembangunan.

Ia pun meminta, agar pemprov mendorong dan memberikan dukungan sesuai kemampuan, meski kondisi fiskal saat ini cukup berat dan kebutuhan pembangunan terus meningkat.

“Visi-misi gubernur juga menuntut kolaborasi, bukan hanya dengan swasta, tetapi juga pemerintah pusat melalui berbagai program pembangunan,” sambungnyan

Selain itu, kata dia, APBD provinsi perlu disinergikan dengan dukungan perusahaan besar di wilayah ini, sehingga solusi bersama dapat dicapai.

Di sisi lain, ia menyebut, bahwa prioritas pembangunan 2026 harus tetap mengacu pada RPJMD yang telah disepakati, yakni mewujudkan Kaltim menuju generasi emas.

Terutama pendidikan dan kesehatan menjadi sektor utama, disusul infrastruktur dasar. Dengan keterbatasan anggaran, ia meminta OPD melakukan efisiensi, terutama pada kegiatan seremonial, pembelian ATK, dan hal-hal yang tidak mendesak.

“Sementara itu, belanja modal perlu ditingkatkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur,” tutupnya. (Adv/dprdkaltim/yed)

Penulis: Yasinta Erikania Daniartie
Editor: Devi Nila Sari

Share This Article
Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Menu Vertikal
Menu Sederhana
#printfriendly .related-sec { display: none !important; } .related-sec { display: none !important; } .elementor-2760 .elementor-element.elementor-element-0f8b039 { --display: none !important; } .elementor-2760 { display: none !important; }