Bawaslu Bontang Ingatkan Ancaman Politik Uang, Hoaks, dan Kampanye Hitam

Suci Surya
2 Views
Ketua Bawaslu Bontang, Aldy Artrian. (Dwi Kurniawan Nugroho/Akurasi.id)

Ketua Bawaslu Bontang, Aldy Artrian, menyoroti ketiga pelanggaran tersebut memiliki dampak merusak yang besar dan perlu diwaspadai untuk menjaga integritas pemilu.

Kaltim.akurasi.id, Bontang – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bontang memperingatkan ancaman serius dari politik uang, kampanye hitam, dan penyebaran hoaks selama masa kampanye.

Ketua Bawaslu Bontang, Aldy Artrian, menyoroti ketiga pelanggaran tersebut memiliki dampak merusak yang besar dan perlu diwaspadai untuk menjaga integritas pemilu.

“Politik uang punya daya rusak besar karena mengikat secara emosional, meskipun berbeda dengan kampanye hitam dan hoaks dari sisi output,” ungkap Aldy usai menghadiri Ujian Kompetensi Wartawan (UKW) di Bontang, Rabu (21/11/2024).

Berdasarkan evaluasi Pilkada 2020, politik uang kerap dilakukan dengan metode baru yang bahkan melibatkan biaya lebih besar dibandingkan operasional kampanye resmi. Untuk itu, Aldy menekankan pentingnya pendekatan pencegahan jangka panjang. Salah satu upayanya yakni melibatkan generasi muda, seperti pelajar dan mahasiswa, dalam penanaman moralitas politik sejak dini.

Selain itu, Bawaslu telah mengatur sejumlah batasan terkait kampanye, seperti pemberian hadiah maksimal Rp1 juta dalam kegiatan lomba. Meski begitu, pelanggaran administratif masih sering terjadi, terutama terkait tim kampanye yang tidak terdaftar secara resmi.

“Regulasi kita masih punya banyak celah, tapi harus tetap dimanfaatkan untuk pencegahan yang efektif,” jelasnya.

Aldy menegaskan pentingnya pemberitahuan jadwal kampanye kepada kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Bawaslu. Langkah ini dianggap penting untuk memastikan pengawasan berjalan optimal dan kegiatan kampanye sesuai aturan. Dia juga mengapresiasi Kota Bontang yang minim konflik selama masa kampanye meski intensitas kegiatan politik cukup tinggi.

“Kampanye hitam, hoaks, dan politik uang tidak hanya merusak kualitas demokrasi, tetapi juga hubungan sosial masyarakat. Oleh karena itu, pengawasan dan edukasi harus terus diperkuat,” pungkasnya. (adv/bawaslubontang)

Penulis: Dwi Kurniawan Nugroho
Editor: Redaksi Akurasi.id

Share This Article
Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *