Untuk mewujudkan transformasi digitalisasi penyiaran di Kaltim. Maka dibutuhkan pula dukungan infrastruktur. Keterlibatan pendanaan dari APBN menjadi kuncinya.
Kaltim.akurasi.id, Bandung – Sebagai lokasi pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kaltim selayaknya memang ikut kecipratan program percepatan pembangunan. Misalnya saja, pembangunan di bidang transformasi digitalisasi penyiaran. Dengan tujuan, untuk memberikan akses informasi penyiaran secara luas di 10 kabupaten/kota di Kaltim. Maupun nasional.
Ini menjadi salah satu topik yang dibahas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim Muhammad Faisal, saat menjadi pemateri pada kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan Penyiaran di Hotel Savoy Yomann, Kota Bandung, Rabu (31/8/2022).
Kegiatan kerja sama antara Biro Kesra Setdaprov Kaltim dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kaltim ini dibuka oleh Pj Sekprov Kaltim Riza Indra Riadi. Serta menghadirkan sejumlah pihak. Antara lain, Wakil Ketua KPI Pusat Mulyo Hadi Purnomo. Anggota Komisi I DPRD Kaltim Jahidin. Serta Ketua KPID Kaltim Irwansyah.
Kepada peserta kegiatan, M Faisal memaparkan, bahwa di era sekarang. Lembaga penyiaran memiliki sederet tantangan. Karena tuntutan informasi masyarakat yang begitu besar sudah tidak bisa dielakkan.
Baca Juga
Faisal Sebut Kawasan Blank Spot Jadi Tantangan Kesiapan Infrastruktur Layanan Penyiaran
Peran dari berbagai lembaga penyiaran, misalnya KPID Kaltim, sangat diperlukan untuk menjembatani kebutuhan informasi masyarakat melalui media penyiaran. Apalagi, Kaltim menjadi lokasi pembangunan IKN Nusantara. Artinya, kebutuhan masyarakat akan media penyiaran juga akan semakin meningkat.
“Tantangan penyiaran di Kaltim akan semakin besar ke depan. KPID harus mengambil peran aktif untuk memfasilitasi kebutuhan informasi masyarakat. Khususnya melalui media penyiaran,” tutur pria yang pernah menjabat Kepala Diskominfo Samarinda ini.
Namun terlepas dari itu semua. Hal yang paling penting yang harus mendapatkan perhatian Pemerintah Kaltim, secara khusus pemerintah pusat. Yakni kesiapan infrastruktur layanan penyiaran. Ia menyebut, bahwa masih sangat banyak kabupaten/kota di Kaltim yang blank spot penyiaran.
Baca Juga
Persoalan ini tentunya menjadi tantangan yang harus segera diselesaikan. Faisal menuturkan, jika hanya mengandalkan anggaran dari APBD Kaltim, atau APBD kabupaten/kota. Maka akan sangat sulit untuk mewujudkan Kaltim yang bebas blank spot penyiaran. Artinya, pemerintah pusat melalui APBN, harus turut mengulurkan tangan membantu membangun infrastruktur penyiaran di Kaltim.
“Kalau kita bicara tantangan lembaga penyiaran ke depan, maka bukan hanya bicara transformasi digitalisasi atau sekadar soal teknologi. Melainkan kesiapan dan ketersediaan infrastrukturnya. Misalnya, menyiapkan akses jaringan penyiaran yang memadai di setiap daerah di Kaltim,” imbuhnya.
Pembangunan IKN Nusantara Turut Berdampak Kepada Pembangunan di Daerah
Menurutnya, akan sangat sulit bagi lembaga penyiaran atau media penyiaran untuk berbicara transformasi digital, sementara masih banyak daerah di Tanah Benua Etam, sebutan Kaltim, yang blank spot penyiaran. “Bagaimana mau bicara transformasi digital, wong masih banyak daerah yang listrik saja enggak ada,” ketusnya.
Kendati demikian, masyarakat maupun Pemerintah Kaltim bersyukur dengan adanya IKN Nusantara. Dalam setahun terakhir, sarana dan prasarana pembangunan mulai dibangun pemerintah pusat. Misalnya saja, dalam setahun ini, pemerintah sedang membangun hampir 150-an titik tower atau pemancar di kawasan IKN Nusantara.
Keberadaan pembangunan infrastruktur itu, diakui Faisal, begitu sangat membantu pemerintah daerah mempercepat layanan jaringan telekomunikasi dan internet kepada masyarakat. Kawasan-kawasan yang selama ini blank spot, sudah mendapatkan jaringan telekomunikasi yang begitu luar biasa bagus.
“Ini tentunya dampak pembangunan yang sangat luar biasa dari IKN Nusantara. Ya, walau begitu, kami berharap, anggaran pembangunan ini tidak hanya terfokus di IKN saja. Tetapi bisa menyasar kabupaten/kota lainnya di Kaltim,” harapnya.
Baca Juga
Faisal meyakini, jika pemerintah pusat tidak terlibat membantu pembangunan di Kaltim. Maka akan sangat sulit mewujudkan akselerasi digitalisasi informasi dan penyiaran di Kaltim. Karena kemampuan APBD Kaltim akan sangat sulit mengakomodir semua itu.
“Buat apa pemerintah daerah banyak inovasi kalau pada akhirnya tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Dukungan pendanaan dari pusat sangat dibutuhkan. Apalagi Kaltim sedang menyambut pembangunan IKN Nusantara,” tandasnya. (*)
Penulis/Editor: Redaksi Akurasi.id
