Tingkatkan Akurasi Data, BPS Kaltim Kerahkan 6400 Pasukan Lapangan untuk Regsosek

Devi Nila Sari
2 Views
Kepala BPS Kaltim Yusniar Juliana saat diwawancarai awak media. (Akurasi.id)

BPS Kaltim akan melaksanakan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek). Dengan mengerahkan 6400 pasukan untuk melakukan pendataan.

Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Perlu diketahui saat ini ada program dari Badan Pusat Statistik (BPS) bernama rakorda pendataan awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek). Program pendataan awal Regsosek 2022, merupakan arahan Presiden Joko Widodo terkait perbaikan data.

Reformasi program perlindungan sosial diarahkan pada perbaikan basis data penerima. Melalui pembangunan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regiosek), serta percepatan penghapusan kemiskinan.

Kepala BPS Kaltim Yusniar Juliana menyampaikan, akan ada pendataan awal yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober sampai 14 November. Untuk itu, BPS Provinsi Kalimantan Timur menyiapkan 6400 yang akan turun langsung untuk melaksanakan pendataan kepada masyarakat.

“Petugas untuk kaltim 6400, yang terbanyak samarinda ada 1300 orang balikpapan 1200 orang, kemudian untuk kukar 1100 orang,” ujar Yusniar Juliana.

Mekanisme pendataan akan dilakukan secara Standar Operasional Prosedur (SOP). Kemudian petugas akan mendatangi ketua RT untuk menganalkan masing-masing wilayah. Dengan begitu, akan mempermudah dan mempercepat proses pendataan kartu keluarga (KK) dari masing-masing rumah tangga.

“Artinya, secara yang diinginkan adalah outputnya berbasis data, by name by address yang bisa memuat informasi sosial dan ekonomi. Serta, akan memberikan gambaran dalam memberikan pemetaan bantuan mana dan jenis apa,” terangnya

Regsosek Wujudkan Satu Data Indonesia

Lebih lanjut, ia menyampaikan, Regsosek ini baru pertama kali berlangsung di Indonesia. Yang bertujuan untuk mewujudkan satu data perlindungan sosial dan Pemberdayaan Masyarakat serta Implementasi Satu Data Indonesia. Sebab, selama ini data belum bersifat sektoral dan untuk menghindari adanya duplikasi data perlindungan sosial.

“Jadi basis data nanti akan bersifat sektoral. Selama ini kementrian sosial punya data sendiri dan kementrian perhubungan punya data sendiri. Nanti data akan di update agar bisa tepat sasaran,” jelasnya.

Program ini akan menjadi basis data bagi pemerintah untuk mengupdate kondisi sosial ekonomi masyarakat. Serta menjadi referensi dalam penyaluran bantuan.

“Harapannya, setelah dilakukan pendataan akan tercover untuk semua penduduk. Dari situ kita bisa profiling kondisi sosial ekonomi masyarakat,” demikian Yusniar Juliana. (*/adv/diskominfokaltim/gzy)

Penulis/Editor: Devi Nila Sari

Share This Article
Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *