Persoalan pengentasan kemiskinan menjadi salah satu usulan dewan dalam RKPD 2024. Diusulkannya persoalan ini tak lain juga sebagai perwujudan dari pelaksanaan visi dan misi pemerintah.
Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) 2024 mendatang, berbagai usulan mulai diutarakan kepada Pemkot Samarinda. Salah satunya, usulan datang dari anggota Komisi I DPRD Samarinda, Nursoba.
Kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, bahwa pengentasan angka kemiskinan kategori ekstrim yang ada di Samarinda harus dilakukan.
Sebab hal itu juga berkaitan langsung dengan visi misi wali dan wakil wali kota Samarinda.
Selain pengentasan angka kemiskinan, Nursobah juga mengharapkan agar Pemkot Samarinda bisa melaksanakan kegiatan terkait pembangunan sumber daya manusia, dan tata kelola pemerintahan yang demokratis dan transparan, serta bebas dari korupsi.
Baca Juga
“Karena semuanya itu di buat berdasarkan visi misi wali kota,” katanya.
Lanjut di paparkannya, menukil data Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) bahwa terdapat 1.600 masyarakat miskin ekstrim.
9.032 penduduk miskin, dan 3668 masyarakat yang belum mendapatkan bantuan dan 1.000 data anomali yang perlu di validasi.
Baca Juga
Dengan paparan angka tersebut, Nursobah juga menyinggung jika semua pihak bisa bekerja sama dan saling bahu-membahu.
Maka seharusnya angka kemiskinan tidak pernah terjadi di Indonesia, pun demikian dengan di Samarinda.
“Seharusnya tidak adalah istilah keluarga miskin di Indonesia, kalau masyarakat yang mapan mau membantu orang miskin,” harapnya. (adv/dprdsamarinda/upk)
Penulis: Upik
Editor: Muhammad Raka
