Pada Rapat Percepatan Realisasi DAK dan APBD, Pj Bupati PPU Makmur Marbun menyebut penggunaan APBD tidak maksimal dapat menghambat ekonomi daerah. Oleh sebab itu kepala dinas yang pencapaiannya rendah akan dipantau.
Kaltim.akurasi.id, Penajam – Penjabat (Pj) Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Makmur Marbun menyebut lambatnya respon terhadap penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat menghambat pertumbuhan ekonomi daerah.
Diketahui, belum lama ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU menggelar Rapat Percepatan Realisasi Pelaksanaan DAK dan APBD di Kantor Bupati PPU, Senin (18/3/2024). Pada rapat ini dihadiri seluruh kepala perangkat daerah dan camat se-Kabupaten PPU.
Pj Bupati PPU Makmur Marbun mengingatkan pengalaman tahun sebelumnya menunjukkan banyaknya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). SiLPA merupakan selisih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
“Sehingga saya tidak mau mengulangi kejadian tahun lalu banyak SiLPA selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran,” kata Makmur Marbun kepada awak media usai rapat, belum lama ini.
Baca Juga
Kata dia, hal tersebut menunjukkan ketidakmaksimalan penggunaan APBD. Sehingga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi di daerah.
“Oleh karena itu saya pantau kepala dinas yang pencapaiannya rendah itu masalahnya apa. Kenapa bisa begitu dan langkah-langkah perbaikan apa yang akan dilakukan,” ujarnya.
Meskipun secara umum target anggaran terpenuhi, namun terdapat kendala-kendala tertentu yang dapat mempengaruhi efisiensi penggunaan dana. Contohnya terkait dengan DAK yang memerlukan penyesuaian dalam penggunaannya karena perbedaan harga satuan dengan nilai yang telah ditetapkan.
Baca Juga
“Nah itu memang butuh waktu penyesuaian kan volumenya ada yang berkurang. Karena harus disesuaikan dengan standar harganya,” jelasnya.
Selain itu, Pj Bupati menekankan pentingnya proses review yang akan dilakukan oleh inspektorat terkait. Review ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja dan penggunaan APBD serta menemukan potensi perbaikan yang diperlukan.
“Saya minta agar proses review dilakukan dengan cepat dan efisien, untuk menghindari terhambatnya proses pembangunan daerah,” tuturnya. (adv/diskominfoppu/zul/uci)
Penulis: Muhammad Zulkifli
Editor: Suci Surya Dewi
