Kaltim.akurasi.id, Tenggarong – Dinamika fiskal dan arah pembangunan daerah bakal menjadi bahasan utama dalam diskusi publik yang digelar Komite Nasional Pemuda Indonesia Kutai Kartanegara (KNPI Kukar) di Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta), Sabtu (29/11/2025) pukul 20.00 Wita.
Kegiatan ini mempertemukan unsur pemerintah, akademisi, legislatif, serta pelaku usaha untuk merumuskan strategi masa depan Kukar sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
Mengusung tema “Menata Masa Depan Kukar: Menciptakan Kemandirian Ekonomi dan Keberlanjutan Fiskal di Era Penyangga IKN dan Keterbatasan DBH”. Forum ini menghadirkan Prof Iskandar dari Unikarta, Plt Kepala Bappeda Kukar Syarifah Vanessa Viana, Ketua Komisi IV DPRD Kukar Andi Faisal, dan Direktur Utama PT MGRM Efri Novianto.
Ketua KNPI Kukar, Rian Tri Saputra mengatakan, kegiatan ini diinisiasi untuk membedah kondisi keuangan daerah di tengah defisit serta keterbatasan dana bagi hasil (DBH). Melalui forum ini, ia berharap pemerintah dan pihak swasta dapat memberikan penjelasan rinci mengenai besaran DBH yang diterima Kukar beserta peruntukannya. Mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga sektor strategis lainnya.
“Kami juga ingin mengetahui sejauh mana proses pengawasan yang dilakukan DPRD terhadap penggunaan DBH, apakah sudah berjalan sesuai perencanaan atau masih terdapat kendala di lapangan. Ini penting karena dinamika fiskal hari ini turut mempengaruhi berbagai sektor pembangunan di Kukar,” kata Rian, Jumat (28/11/2025).
Baca Juga
Selain menyoroti aspek fiskal, KNPI Kukar juga menekankan pentingnya mencari alternatif pendapatan daerah di luar DBH. Salah satunya melalui optimalisasi aset daerah dan organisasi, seperti pemanfaatan Graha KNPI sebagai lokasi kegiatan pemerintahan agar biaya sewa hotel dapat ditekan.
Isu strategis terkait posisi Kukar yang berbatasan langsung dengan IKN turut dibahas dalam forum tersebut. Rian menyebut, Kukar tidak hanya harus bersiap sebagai penyangga, tetapi juga menjadi penyedia tenaga kerja dan sumber daya manusia bagi pembangunan IKN.
“Dengan bonus demografi yang besar, kami berharap angka pengangguran pemuda di Kukar dapat terus menurun,” harapnya.
Baca Juga
Hingga kini, belum ada kejelasan mengenai jumlah tenaga kerja asal Kukar yang terserap dalam pembangunan IKN, termasuk kebutuhan dasar seperti tenaga pengamanan. Pelibatan pelaku usaha muda daerah juga dianggap penting agar mereka dapat mengambil peran dalam rantai pembangunan, bukan sekadar menjadi penonton.
Rian berharap, diskusi publik tidak menjadi agenda seremonial semata, melainkan menghasilkan langkah konkret yang dapat ditindaklanjuti bersama.
“KNPI ingin ada komitmen bersama antara pemerintah, DPRD, swasta, dan organisasi kepemudaan untuk mengawal hasil diskusi ini secara berkelanjutan,” tutupnya. (adv/disporakukar/cor)
Penulis: Pewarta
Editor: Devi Nila Sari
