Dewan desak pemerintah segera evaluasi sistem layanan darurat. Utamanya berkaitan pemerataan ambulans beserta sopirnya.
Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Semakin padatnya permukiman dan tingginya kebutuhan akan layanan darurat, masih ditemukan banyak wilayah yang belum tersentuh fasilitas ambulans secara layak.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, menyoroti kondisi ini sebagai cerminan lemahnya perencanaan layanan kesehatan berbasis kebutuhan riil masyarakat. Menurutnya, hingga kini masih banyak puskesmas yang hanya memiliki satu unit ambulans, bahkan ada yang sama sekali belum memilikinya.
“Ini soal akses dan keselamatan. Kita tidak bisa lagi hanya melihat fasilitas ambulans sebagai pelengkap. Ia adalah bagian inti dari sistem tanggap darurat,” tegas Novan.
Tak hanya di tingkat fasilitas kesehatan, Novan menilai, kebutuhan armada ambulans juga mulai terasa di level komunitas, seperti lingkungan RT, tempat ibadah, hingga yayasan sosial. Banyak kasus di mana masyarakat kesulitan mendapatkan akses ambulans ketika terjadi kondisi gawat darurat di luar jam operasional puskesmas.
Baca Juga
“Kita bisa mulai memetakan zonasi layanan ambulans. Jangan semuanya ditumpuk di pusat kota. Ada banyak wilayah padat penduduk yang rentan, tapi belum terlayani,” ujarnya.
Novan Soroti Ketiadaan Sopir Ambulans
Menurutnya, masalah yang terjadi bukan hanya soal keterbatasan jumlah kendaraan. Di beberapa puskesmas, ambulans memang tersedia, tetapi tidak dapat digunakan karena ketiadaan sopir. Hal ini menambah panjang daftar persoalan sistemik dalam pengelolaan layanan kesehatan primer di Samarinda.
“Fakta bahwa ambulans hanya terparkir karena tidak ada sopir menunjukkan bahwa kebijakan pengadaan belum menyentuh akar persoalan,” kritiknya.
Baca Juga
Ia mendorong Pemkot Samarinda untuk tidak sekadar membeli kendaraan, tapi menyusun sistem operasional ambulans yang holistik meliputi pelatihan sopir, manajemen jadwal, perawatan armada, hingga integrasi dengan fasilitas kesehatan rujukan.
“Ambulans bukan simbol kemajuan, tapi alat penyelamat nyawa. Kalau tidak dioperasikan dengan benar, itu sama saja menyia-nyiakan anggaran publik,” ujarnya.
Novan mengingatkan, bahwa layanan kesehatan darurat merupakan hak konstitusional warga. Maka dari itu, ia meminta agar tidak ada lagi wilayah yang terpinggirkan hanya karena persoalan logistik kendaraan.
“Kalau kita bicara tentang nyawa manusia, tidak boleh ada kompromi. Evaluasi total sistem ambulans harus jadi prioritas pemerintah kota,” pungkasnya. (Adv/dprdsamarinda/zul)
Penulis: Muhammad Zulkifli
Editor: Devi Nila Sari
