Tak hanya pembayaran digital, Bapenda Bontang juga mengoperasikan layanan keliling untuk membantu masyarakat yang kesulitan mengakses kanal digital.
Kaltim.akurasi.id, Bontang – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang terus mendorong transformasi digital dalam tata kelola keuangan daerah, salah satunya melalui perluasan kanal pembayaran pajak dan retribusi secara non-tunai. Langkah ini sejalan dengan program Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang menargetkan terciptanya sistem transaksi yang transparan, akuntabel, sekaligus memudahkan masyarakat dalam memenuhi kewajiban keuangan daerah.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bontang, Syahruddin menjelaskan upaya digitalisasi pembayaran sudah dimulai sejak beberapa tahun terakhir dan kini semakin diperluas. Masyarakat dapat melakukan pembayaran pajak daerah, retribusi, maupun kewajiban lainnya melalui berbagai media digital, seperti virtual account bank, QRIS, hingga dompet digital seperti GoPay, OVO, Dana, dan ShopeePay.
“Sekarang kan lebih mudah, masyarakat tidak perlu lagi repot datang ke kantor untuk membayar pajak. Cukup dari rumah atau dari hp mereka bisa bayar pajak jadi lebih praktis. Media elektroniknya juga banyak, dari transfer bank sampai dompet digital,” ujarnya.
Menurutnya, digitalisasi transaksi memberikan manfaat ganda, tidak hanya memudahkan masyarakat, tetapi juga meningkatkan transparansi keuangan daerah. Dengan transaksi non-tunai, potensi kebocoran atau penyalahgunaan anggaran dapat ditekan seminimal mungkin.
Baca Juga
“Setiap transaksi tercatat secara digital dan real time, jadi lebih transparan. Risiko penyalahgunaan berkurang karena alurnya jelas, langsung masuk ke kas daerah. Ini juga untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan pemerintah,” tambahnya.
Penerapan transaksi digital juga sejalan dengan arahan pemerintah pusat agar daerah mengurangi transaksi tunai. Melalui TP2DD, Pemkot Bontang berkomitmen memperluas digitalisasi di semua aspek, baik dari sisi penerimaan maupun belanja daerah.
Meski begitu, kata Syahruddin, Bapenda Bontang menyadari masih ada tantangan, terutama bagi masyarakat yang belum terbiasa dengan teknologi digital, seperti kelompok usia lanjut. Untuk itu, pemerintah tetap menyediakan layanan pembayaran manual melalui loket resmi di bank daerah sambil terus melakukan edukasi.
Baca Juga
“Tantangannya memang pastinya tidak semua masyarakat langsung terbiasa. Jadi nanti tetap kami sediakan pembayaran melalui loker bank. Tapi pasti kami terus dorong sosialisasi agar semakin banyak yang mau beralih ke non tunai,” jelasnya.
Selain itu, Bapenda Bontang juga mengoperasikan layanan keliling untuk membantu masyarakat yang kesulitan mengakses kanal digital. Petugas mendampingi wajib pajak melakukan pembayaran, sekaligus memberikan edukasi tentang cara memanfaatkan layanan non-tunai. Salah satunya dengan program JEBOL (jemput bola).
Dengan perluasan kanal pembayaran digital, Pemkot Bontang optimistis penerimaan daerah akan lebih optimal. Akses yang mudah diharapkan mendorong kepatuhan masyarakat membayar pajak tepat waktu. Pemkot Bontang menargetkan seluruh transaksi keuangan daerah, baik penerimaan maupun belanja, akan sepenuhnya berbasis digital pada tahun-tahun mendatang. Langkah ini dianggap penting untuk menutup celah penyimpangan dan penyelewengan, sekaligus mendukung visi kota cerdas (smart city).
“Harapannya, semua transaksi ke depan tanpa tunai. Dengan digitalisasi, bukan hanya efisiensi yang didapat, tapi juga kepercayaan publik dan peningkatan PAD. Ini tentunya bentuk komitmen kami untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel,” pungkasnya. (adv/bapendabontang/cha/uci)
Penulis: Siti Rosidah More
Editor: Suci Surya Dewi
