DPRD Sahkan Raperda APBD Perubahan Kaltim 2023, Nilainya Meningkat Jadi Rp 25,32 Triliun

DPRD Kaltim telah mengesahkan Raperda tentang APBD Perubahan untuk tahun anggaran 2023. Anggaran yang semula mencapai Rp17,2 triliun mengalami kenaikan yang signifikan menjadi Rp25,32 triliun.  

Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) telah mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan untuk tahun anggaran 2023. Keputusan ini disambut gembira karena mengindikasikan peningkatan signifikan dalam alokasi anggaran daerah.

Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menyatakan kegembiraannya terkait pengesahan raperda ini. Anggaran yang semula mencapai Rp17,2 triliun mengalami kenaikan yang signifikan menjadi Rp25,32 triliun, sesuai dengan laporan yang telah disampaikan oleh Gubernur Kaltim.

“Namun, di balik kenaikan ini, ada pula tantangan yang harus berdampak langsung pada pembangunan masyarakat,” tuturnya usai Rapat Paripurna ke-34 di Gedung B DPRD Kaltim, Senin (18/9/2023).

Ia mengatakan ada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dari anggaran sebelumnya sebesar Rp3,7 triliun. Sesuai dengan laporan yang disebutkan sebelumnya, hampir seluruhnya masuk ke dalam tiga perusahaan daerah (perusda).

Baca Juga

Dorong Transaksi Non-Tunai, Bapenda Bontang Perluas Pembayaran Digital

Bapenda Bontang Tegaskan Tak Pungut Pajak dari Usaha Tanpa Izin

Bapenda Bontang Terapkan Teknologi Lidar, Buka Jalan Ekstensifikasi PBB di Kota Taman

Kadinkes Kaltim Luruskan Isu Aturan Demam 40 Derajat untuk Dilayani di IGD

“Kalau masuk ke dalam APBD Ini merupakan jumlah yang fantastis,” ujarnya.

Hal ini memiliki konsekuensi terhadap Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kaltim sebagai penyedia layanan terhadap nasabah, sementara sisanya dialokasikan untuk Penjaminan Kredit Daerah (jamkrida) sebesar 100 miliar dan 18,8 miliar ke BMS.

Melihat ini, maka diperlukan pengawalan yang ketat karena alokasi dana silpa harusnya tak hanya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) namun lebih terfokus pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Baca Juga

Dispar Kaltim Tekankan Pentingnya Sinergi Pemda dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif

Tekan Angka Bunuh Diri, Dinkes Kaltim Ajak Masyarakat Hubungi Layanan PUJA SERA

Dinkes Kaltim Klarifikasi Polemik Rangkap Jabatan Wakil Ketua Komisi IV DPRD

DPM Pemdes Kaltim Dorong Kemandirian Desa Lewat Penguatan BUMDes dan PADes

Sementara itu Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor mengungkapkan rasa syukur karena raperda ini telah disetujui.

“Raperda sudah di setujui, tinggal diproses untuk di sampaikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai evaluasi,” terangnya.

Namun, ia menekankan pentingnya menjalankan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dengan efisien, karena peningkatan anggaran ini membawa harapan besar bagi pembangunan di Kaltim. (*)

Penulis: Yasinta Erikania Daniartie
Editor: Fajri Sunaryo