DPRD Samarinda pastikan anggaran pendidikan tak tersentuh efisiensi. Anggaran pendidikan akan tetap disalurkan 20 persen sesuai ketentuan.
Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Meski terjadi penyesuaian dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun berjalan, DPRD Samarinda memastikan sektor pendidikan tidak akan tersentuh kebijakan efisiensi.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Ismail Latisi menuturkan, pendidikan merupakan sektor mandatori yang secara konstitusi sudah dijamin melalui UUD RI.
Setiap daerah diwajibkan mengalokasikan sedikitnya 20 persen dari APBD untuk kebutuhan pendidikan. Dengan dasar tersebut, kata dia, ruang untuk melakukan pemangkasan anggaran di sektor ini jelas tidak ada.
“Kalau di bidang pendidikan itu sifatnya mandatori, minimal 20 persen. Jadi, sekalipun ada efisiensi di pos lain, pendidikan tetap aman,” ungkap Ismail.
Ia menambahkan, keputusan bersama antara pemerintah kota dan DPRD dalam KUA-PPAS harus benar-benar dimaksimalkan agar kualitas pendidikan di Samarinda semakin meningkat. Apalagi, dinamika sosial dan perkembangan teknologi, kian menuntut dunia pendidikan beradaptasi dengan cepat.
Menurutnya, era digitalisasi menghadirkan tantangan baru. Program-program pendidikan tidak bisa lagi hanya berjalan dengan pola lama. Perlu inovasi agar kebijakan yang lahir mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
“Pendidikan harus menyesuaikan dengan perubahan zaman dan keinginan masyarakat. Itu tantangan besar yang tidak bisa dihindari,” jelasnya.
Baca Juga
Selain soal program, Ismail juga menyoroti pentingnya kolaborasi antar generasi dalam perumusan kebijakan. Ia menilai, semangat anak muda yang cepat beradaptasi dengan perubahan harus dipadukan dengan pengalaman para senior. Dengan begitu, kebijakan pendidikan yang dihasilkan akan lebih matang sekaligus relevan dengan kebutuhan.
Politisi dari fraksi PKS ini menegaskan, pihaknya memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan arah kebijakan pendidikan di Samarinda sejalan dengan cita-cita konstitusi.
“Kualitas pendidikan menentukan masa depan daerah ini. Jadi tidak boleh ada kompromi soal anggaran,” pungkasnya. (Adv/dprdsamarinda/zul)
Penulis: Muhammad Zulkifli
Editor: Devi Nila Sari
