DPRD Samarinda menyoroti pengawasan dalam program MBG. Menyusul adanya temuan makanan tidak layak yang disalurkan ke siswa.
Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, menanggapi temuan makanan tidak layak konsumsi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menegaskan pentingnya pengawasan yang ketat agar kejadian serupa tidak terulang.
“Kami menekankan pentingnya quality control (control kualitas) yang ketat. Proses pengawasan harus dilakukan sejak awal, dari produksi hingga distribusi, supaya tidak menunggu masalah muncul baru ditangani,” tuturnya.
Ia menjelaskan, bahwa standar operasional prosedur (SOP) yang ada harus benar-benar dijalankan oleh seluruh pihak yang terlibat. Dengan demikian, makanan yang diterima siswa di sekolah sudah melalui proses seleksi dan pengawasan kualitas yang memadai.
“Kami juga mendorong perwakilan Badan Gizi Nasional di daerah untuk melakukan pengawasan lebih intensif. Ini penting supaya kasus makanan tidak layak konsumsi tidak terulang dan kepercayaan masyarakat terhadap program MBG tetap terjaga,” tegasnya.
Selain itu, ia menekankan, pentingnya evaluasi rutin dan keterbukaan informasi terkait hasil pengawasan. Pihanya juga siap memfasilitasi koordinasi antara pemerintah kota, penyedia jasa, dan instansi terkait agar permasalahan yang ditemukan bisa segera ditindaklanjuti.
“Program MBG ini sangat baik untuk mendukung pemenuhan gizi siswa. Karena itu, semua pihak harus memastikan program ini berjalan tepat sasaran dan aman bagi penerima manfaat,” pungkasnya. (Adv/dprdsamarinda/jr)
Penulis: Pewarta
Editor: Devi Nila Sari
