Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Pengendalian Mutu RSUD Taman Husada Bontang, dr. Tri Ratna Paramita menyebutkan bahwa meskipun hasil keseluruhan menunjukkan kepuasan tinggi, terjadi penurunan nilai survei di semester kedua.
Kaltim.akurasi.id, Bontang – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Taman Husada Bontang kembali meraih hasil positif dalam Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) tahun 2024. Hasil survei menunjukkan rumah sakit ini memperoleh peringkat A atau sangat baik, dengan nilai 89,12.
Akan tetapi, lanjutnya, setelah evaluasi mendalam terungkap adanya tantangan di beberapa aspek pelayanan, khususnya terkait prosedur layanan pasien BPJS.
Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Pengendalian Mutu RSUD Taman Husada Bontang, dr. Tri Ratna Paramita menyebutkan bahwa meskipun hasil keseluruhan menunjukkan kepuasan tinggi, terjadi penurunan nilai survei di semester kedua.
Dikatakannya, penyebab utama penurunan tersebut yakni perubahan prosedur layanan pasien BPJS. Terutama terkait kebijakan wajib fingerprint atau perekaman sidik jari serta sistem pendaftaran melalui Mobile JKN yang kini harus menggunakan surat kontrol.
“Hal ini membuat prosedur pelayanan di rawat jalan menjadi lebih sulit. Banyak pasien merasa proses ini menyulitkan mereka sehingga aspek prosedur pelayanan mendapatkan nilai paling rendah dibanding unsur pelayanan lainnya,” ujar dr. Mitha sapaan akrabnya, Rabu (19/2/2025).
Ia menjelaskan, kebijakan tersebut diterapkan oleh BPJS Kesehatan dan berlaku di seluruh rumah sakit di Indonesia. Namun, dampaknya cukup dirasakan oleh pasien, terutama mereka yang belum familiar dengan sistem baru ini.
Kendala lainnya yaitu sidik jari yang tidak terbaca atau pasien baru yang harus menjalani perekaman terlebih dahulu, sehingga memperlambat antrean di bagian pendaftaran.
Baca Juga
“Sejak awal tahun ini, kami menerima cukup banyak keluhan terkait pendaftaran. Proses yang sebelumnya lebih mudah, kini terasa lebih lama karena harus melewati tahapan tambahan,” lanjutnya.
Sebagai bentuk solusi, RSUD Taman Husada telah menyediakan fasilitas perekaman sidik jari di bagian pendaftaran. Namun, keterbatasan jumlah perangkat dan waktu yang dibutuhkan untuk verifikasi masih menjadi tantangan dalam mempercepat proses pelayanan.
“Evaluasi ini menjadi dasar bagi kami untuk mencari solusi yang lebih efektif. Meskipun kebijakan BPJS harus diterapkan, kami tetap berupaya mempermudah pasien dalam mengakses layanan kesehatan,” tutupnya. (adv/rsudtamanhusadabontang)
Penulis: Rae
Editor: Suci Surya Dewi
