Fraksi Partai Demokrat Kutai Timur menyoroti pentingnya APBD 2025 yang berbasis kesejahteraan masyarakat. Mereka mendorong optimalisasi potensi lokal, transparansi, dan kemandirian ekonomi daerah untuk mendukung pembangunan.
Kaltim.akurasi.id, Sangatta – Fraksi Partai Demokrat Kabupaten Kutai Timur, melalui perwakilannya, Pandi Wiarto, menyampaikan pandangan terkait Nota Penjelasan Rancangan APBD 2025 dalam rapat paripurna ke-20 masa persidangan pertama tahun sidang 2024/2025, Jumat (22/11/2024). Dalam kesempatan tersebut, Demokrat menekankan bahwa APBD harus dirancang dengan pendekatan yang memprioritaskan kesejahteraan masyarakat.
“Kesejahteraan masyarakat adalah inti dari visi dan misi pembangunan daerah. Pendekatan berbasis kesejahteraan ini harus menjadi prioritas dalam penyusunan APBD,” ujar Pandi.
Rapat paripurna ini dihadiri oleh Ketua DPRD Kutim, Jimmy, Asisten Pemkesra Kutim Poniso Surryo Renggono, serta 23 anggota dewan dan perwakilan Forkopimda Kutim.
Dalam paparannya, Pandi memuji optimisme pemerintah atas estimasi pendapatan daerah sebesar Rp11,151 triliun pada 2025, namun ia juga mengingatkan pentingnya mengurangi ketergantungan pada transfer pusat. Menurutnya, sektor pertanian, perkebunan, dan pariwisata memiliki potensi besar yang belum digarap secara maksimal.
Baca Juga
“Kami mendorong pemerintah untuk menggali potensi lokal agar meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini tidak hanya meningkatkan pendapatan tetapi juga membuka lapangan kerja dan mendukung kemandirian ekonomi,” jelasnya.
Pandi menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran sebagai langkah strategis untuk membangun kepercayaan publik.
“Transparansi adalah kunci agar masyarakat percaya dan mendukung kebijakan pemerintah. APBD yang dikelola dengan transparan akan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat,” tegasnya.
Dengan semangat kolaborasi, Fraksi Demokrat menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses penyusunan APBD 2025 agar hasilnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
“Kami siap bekerja sama dengan pemerintah untuk memastikan APBD ini menjadi alat yang efektif dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kutai Timur,” pungkas Pandi. (adv/dprdkutim)
Penulis: Pewarta
Editor: Redaksi Akurasi.id
