Fraksi Demokrat Kutai Timur menyerukan alokasi APBD 2025 yang berkeadilan dan berkelanjutan. Fokus pada pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi lokal diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Kaltim.akurasi.id, Sangatta – Fraksi Partai Demokrat Kabupaten Kutai Timur, melalui perwakilannya, Pandi Widiarto, memberikan catatan penting terkait belanja daerah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Dalam rapat paripurna ke-20 masa persidangan pertama tahun sidang 2024/2025, Jumat (22/11/2024), ia menekankan bahwa belanja daerah harus diarahkan pada pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.
“Alokasi anggaran harus benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat, sehingga memberikan dampak nyata pada kehidupan mereka sehari-hari,” ujar Pandi.
Fraksi Demokrat menyatakan dukungannya terhadap pengalokasian anggaran untuk sektor-sektor strategis, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pengembangan ekonomi lokal. Menurut Pandi, investasi di bidang ini tidak hanya memberikan manfaat langsung tetapi juga mendukung pembangunan jangka panjang.
Namun, ia mengkritisi dominasi belanja operasional yang masih lebih besar dibandingkan belanja modal dalam rancangan APBD. Menurutnya, situasi ini menunjukkan perlunya perencanaan yang lebih matang agar anggaran dapat diarahkan pada pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi.
Baca Juga
“Kami mendorong adanya perbaikan perencanaan agar alokasi anggaran lebih fokus pada program-program yang memberikan dampak nyata, terutama infrastruktur penghubung antar desa dan kecamatan,” tambahnya.
Untuk mengatasi tantangan pembangunan, Demokrat mengusulkan adanya anggaran multi-years untuk program-program prioritas. Langkah ini, menurut Pandi, akan meningkatkan konektivitas wilayah dan memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah.
“Program seperti ini sangat penting untuk meningkatkan aksesibilitas dan mendukung produktivitas masyarakat di seluruh Kutai Timur,” jelasnya.
Selain mengajukan usulan, Pandi juga mengingatkan pemerintah untuk mengevaluasi program-program yang dinilai kurang efektif, seperti panggung hiburan dan bimbingan teknis pegawai. Ia menilai bahwa dana tersebut seharusnya dapat dialihkan ke kebutuhan yang lebih mendesak.
Tak hanya itu, transparansi dalam pengelolaan anggaran juga menjadi sorotan penting. Demokrat menyerukan agar masyarakat diberikan akses yang lebih luas terhadap informasi pengelolaan anggaran.
“Transparansi bukan hanya soal kewajiban pemerintah, tetapi juga cara membangun kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah,” tegas Pandi.
Fraksi Demokrat menyatakan kesiapannya untuk terus mendukung dan mengawal penyusunan APBD 2025. Dengan pendekatan yang berorientasi pada keadilan dan keberlanjutan, Demokrat optimis bahwa hasilnya akan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Kutai Timur.
“Kami percaya, jika dikelola dengan baik, APBD 2025 dapat menjadi motor penggerak untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan seluruh warga,” pungkasnya. (adv/dprdkutim)
Penulis: Pewarta
Editor: Redaksi Akurasi.id
