Fraksi Gelora Amanat Perjuangan DPRD Kutai Timur menyoroti rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Rancangan APBD 2025. Mereka mendesak diversifikasi pendapatan daerah untuk mengurangi ketergantungan pada dana transfer pemerintah pusat.
Kaltim.akurasi.id, Sangatta – Fraksi Gelora Amanat Perjuangan DPRD Kutai Timur melalui perwakilannya, Hj. Mulyana, menyoroti rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutai Timur Tahun Anggaran 2025. Dalam rapat paripurna yang digelar Jumat (22/11/2024), Mulyana menegaskan perlunya upaya serius untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah.
“Kontribusi PAD hanya 3,21% dari total pendapatan daerah. Ini jelas menunjukkan bahwa potensi ekonomi lokal belum dioptimalkan dengan baik,” ujar Mulyana dalam rapat yang juga dihadiri Ketua DPRD Kutim, Jimmy, dan 23 anggota dewan lainnya.
Fraksi Gelora Amanat mencatat bahwa lebih dari 91% pendapatan Kutai Timur masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat, dengan angka yang mencapai Rp10,245 triliun. Hal ini dianggap sebagai risiko besar apabila terjadi perubahan kebijakan atau pengurangan alokasi anggaran di masa mendatang.
“Kami perlu menyadari bahwa ketergantungan seperti ini adalah kelemahan struktural yang harus segera diperbaiki. Pemerintah daerah perlu memprioritaskan diversifikasi sumber pendapatan,” tegas Mulyana.
Ia juga menekankan pentingnya pengembangan sektor lokal seperti pariwisata, retribusi, dan pengelolaan aset daerah untuk mendorong peningkatan PAD secara signifikan.
Selain PAD dan dana transfer, Fraksi Gelora Amanat juga menyoroti Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, yang diproyeksikan sebesar Rp547,795 miliar atau 4,91% dari total pendapatan daerah. Menurut Mulyana, sumber ini harus dievaluasi apakah memiliki potensi untuk tumbuh secara berkelanjutan atau hanya bersifat sementara.
“Potensi pendapatan ini perlu digali lebih dalam agar memberikan kontribusi nyata bagi kemandirian fiskal daerah,” tambahnya.
Baca Juga
Mulyana mengajak seluruh pihak untuk bekerja sama dalam menghadapi tantangan pengelolaan anggaran. Menurutnya, pengelolaan yang baik dan transparan tidak hanya akan memperkuat sistem pemerintahan tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.
“Kami berharap agar APBD 2025 dapat menjadi instrumen yang benar-benar mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan mandiri,” pungkasnya.
Fraksi Gelora Amanat juga mengingatkan bahwa pengelolaan anggaran yang efektif membutuhkan perencanaan yang matang serta pengawasan yang ketat untuk memastikan setiap kebijakan yang diambil benar-benar berdampak positif bagi masyarakat Kutai Timur. (adv/dprdkutim)
Penulis: Pewarta
Editor: Redaksi Akurasi.id
