Keterlambatan pembangunan Teras Samarinda mendapat sorotan dewan. Bekenaan dengan itu, pihaknya bakal melakukan hearing dengan instansi terkait.
Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Anggota Komisi III DPRD Samarinda Jasno menyoroti keterlambatan pembangunan Teras Samarinda. Pasalnya, proyek senilai Rp36,9 miliar itu harusnya selesai Desember 2023. Namun, hingga saat ini belum selesai.
Sebagai informasi, karena sejumlah kendala proyek Teras Mahakam diperpanjang hingga Februari 2024. Namun, karena kontraktor tidak dapat memenuhi target tersebut, maka diperpanjang lagi hingga sekarang. Proyek infrastruktur di Tepian Mahakam itu ditarget selesai April 2024 atau sebelum lebaran.
Menurutnya, ada dua faktor yang memperlambat penyelesaian proyek tersebut. Pertama, karena cuaca. Kedua, karena pembangunan Teras Samarinda menggunakan bahan impor dari luar negeri.
“Kalau produk impor kualitasnya mungkin “lebih bagus”. Itu juga berpengaruh terhadap waktu. Saya juga tidak tahu apa komponen yang diimpor sehingga menimbulkan keterlambatan,” ujar Jasno.
Baca Juga
DPRD Samarinda Bakal Hearing dengan DPUPR Samarinda
Ia mengungkapkan, kalu keterlambatan disebabkan oleh cuaca merupakan hal wajar. Sementara mengenai material impor, pihaknya akan mencari tahu lebih lanjut.
Oleh karena itu, hearing dengan instansi terkait akan dilakukan dalam waktu dekat. Guna mendapatkan informasi alasan keterlambatan pembangunan Teras Samarinda.
“Ini bisa dijadikan pembelajaran untuk kedepannya. Kalau ingin melakukan pembangunan menggunakan bahan impor tentu harus disesuaikan estimasi waktunya. Sehingga, bukan karena alasan itu pekerjaan menjadi molor,” ungkapnya.
Baca Juga
Anggota DPRD Samarinda dari fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengatakan, untuk kali ini pihaknya maklum. Namun, menurutnya, di akhir masa jabatan Wali Kota Samarinda Andi Harun seharusnya pembangunan yang ada dikebut. Agar segera selesai dan tidak menyebabkan cacat pada kepemimpinan pemimpin di masa tersebut.
“Nanti sebelum lebaran kita usahakan komunikasi dengan teman-teman PUPR (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Samarinda) terkait beberapa proyek yang molor. Karena, harus sudah selesai. Termasuk, terowongan yang sedang berjalan di Jalan Alimuddin,” tutupnya.
Ia berharap, dengan berbagai catatan nantinya bisa menjadi bahan evaluasi untuk kedepannya. Sehingga, proyek pemerintah bisa direncanakan dengan lebih matang dan selesai tepat waktu.
“Perlu kita sadar bahwa pemerintah jangan sampai memikirkan proyek yang besar. Sedangkan kebutuhan masyarakat kurang diakomodir,” pungkasnya. (adv/dprdsamarinda)
Penulis: Dhion
Editor: Devi Nila Sari
