Fraksi Gerindra bersama Berkarya beri catatan Pelaksanaan APBD tahun 2022 ke Pemkot Bontang. Mulai dari kelebihan pembayaran hingga investasi di Perumda AUJ Bontang.
Kaltim.akurasi.id, Bontang – Fraksi Gerindra bersama Berkarya meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang untuk menindaklanjuti beberapa catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022. Antara lain soal kelebihan pembayaran hingga investasi di Perumda AUJ Bontang.
Anggota Fraksi Gerindra bersama Berkarya Amir Tosina menyampaikan, ada beberapa catatan untuk Pemkot Bontang. Yakni kelebihan pembayaran kepada pihak kedua senilai Rp371 juta karena kekurangan volume belanja modal dan belanja pemeliharaan.
Selain itu, penerimaan daerah sebesar Rp422 juta lebih yang merupakan denda keterlambatan pekerjaan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) Kota Bontang. Mengakibatkan hasil pekerjaan tidak bisa dimanfaatkan tepat waktu.
“Tolong segera ditindaklanjuti karena hal ini berkaitan dengan belanja infrastruktur yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat,” ujar Amir Tosina saat Rapat Pandangan Fraksi DPRD Bontang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2022, Senin (5/6/2022) siang.
Lebih lanjut Amir Tosina menjelaskan ketetapan nilai piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) belum dilaksanakan secara memadai. Walaupun nilai kewajarannya belum bisa dipastikan sebesar Rp5,883 miliar.
Mengenai investasi jangka panjang di Perumda AUJ beserta anak perusahaannya dianggap belum memadai. Oleh sebab itu Fraksi Gerindra bersama Berkarya menganggap perlu ada perubahan secara signifikan terhadap investasi yang digelontorkan oleh Pemkot Bontang.
“Dari empat poin tersebut kami dari Fraksi Gerindra bersama Berkarya meminta penjelasan dari Pemkot Bontang mengenai progres yang telah ditindaklanjuti,” pungkasnya. (adv/dprdbontang)
Baca Juga
Penulis: Pewarta
Editor: Suci Surya Dewi
