Kaltim.akurasi.id, Tenggarong – Tekanan fiskal yang dialami Kutai Kartanegara (Kukar) tak menyurutkan tuntutan agar program pembinaan pemuda tetap berjalan.
Ketua KNPI Kukar, Rian Tri Saputra menyampaikan, penurunan dana bagi hasil (DBH) dan kondisi defisit anggaran justru harus menjadi pemicu untuk mencari pola pendanaan baru.
Menurut Rian, keberlanjutan kegiatan kepemudaan tidak boleh tersendat hanya karena keterbatasan APBD. Ia menilai, program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat harus tetap difasilitasi, tetapi melalui strategi yang lebih kreatif dan kolaboratif.
“Di tengah keterbatasan DBH dan defisit daerah, kegiatan kepemudaan yang berdampak langsung pada masyarakat tetap harus kita carikan solusinya,” kata Rian.
Salah satu solusi yang didorong KNPI adalah membuka kemitraan dengan pelaku usaha di Kukar. Selain itu, keterlibatan swasta dapat menjadi alternatif pembiayaan tanpa membebani anggaran pemerintah yang kini serba terbatas.
Baca Juga
“Caranya dengan menggandeng pihak swasta yang ada di Kutai Kartanegara,” tuturnya.
Namun ia menekankan, kolaborasi tersebut tidak akan berjalan bila KNPI bergerak sendiri. Dukungan dari pemerintah daerah dan DPRD Kukar, khususnya komisi yang membidangi kepemudaan, dinilai sangat krusial.
“KNPI Kukar tidak bisa berjalan sendiri. Harus ada dukungan dari pemerintah maupun DPRD,” katanya.
Baca Juga
Rian mengingatkan, peran pemuda sebagai masa depan bangsa bukan sekadar slogan. Menurutnya, tanpa perhatian serius, anak muda berpotensi menghadapi berbagai persoalan sosial yang justru dapat menghambat pembangunan daerah.
“Kalau anak muda tidak diurusi, itu bisa menimbulkan persoalan baru dan mendorong mereka ke arah yang negatif,” ucap Rian.
Melalui ruang diskusi public, pihaknya berharap, menjadi pintu awal untuk menyusun program bersama yang lebih terarah. Ia mendorong adanya pertemuan formal lanjutan untuk merumuskan bentuk dukungan yang konkret.
“Kami mengajak duduk bersama agar anak muda Kukar bisa difasilitasi membuat program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” tuturnya.
Rian menegaskan, KNPI tidak meminta bantuan dalam bentuk dana tunai, termasuk dari CSR perusahaan. Menurutnya, CSR harus diwujudkan melalui program langsung agar hasilnya dapat diukur dengan jelas.
“Tidak perlu dikasih uang. CSR pun jangan dikasih uang,” tegasnya.
Baca Juga
KNPI, lanjut Rian, berkomitmen untuk tetap menjadi jembatan aspirasi generasi muda dalam pembangunan Kukar.
“Tujuannya agar program-program kepemudaan di Kabupaten Kutai Kartanegara bisa terus berjalan dan memberikan manfaat,” tutupnya. (adv/disporakukar/cor)
Penulis: Pewarta
Editor: Devi Nila Sari
