DPRD Samarinda soroti masih timpangnya keberadaan sopir ambulans. Pemenuhan fasilitas ambulans dilakukan secara lengkap, namun tidak dibersamai dengan sopir khususnya.
Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Di tengah dorongan peningkatan layanan kesehatan primer, masih ada persoalan mendasar yang belum terselesaikan di Samarinda, salah satunya ketiadaan sopir ambulans di sejumlah puskesmas.
Kondisi ini dinilai mencerminkan ketimpangan antara penyediaan fasilitas dan kesiapan sumber daya manusia (SDM), yang justru mengancam efektivitas layanan darurat di lapangan.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, mengungkap temuan lapangan yang mengindikasikan masih adanya puskesmas yang tidak memiliki sopir khusus ambulans. Ironisnya, ambulans lengkap tersedia, namun hanya bisa berfungsi jika tenaga medis mengambil alih kemudi.
“Tenaga medis menyetir sendiri ambulans. Ini bukan hanya melelahkan, tapi juga berisiko tinggi. Fokus mereka harusnya pada pasien, bukan pada setir kendaraan,” kata dia.
Baca Juga
Masalah ini, dikatakannya, bukanlah hal baru. Namun, belum ada penyelesaian konkret dari pemerintah daerah. Sementara di lapangan, para tenaga kesehatan (nakes) terpaksa terus melakukan tugas ganda yang melelahkan dan bisa berdampak pada mutu pelayanan.
Lebih dari sekadar kebutuhan teknis, Novan menegaskan, bahwa sopir ambulans adalah bagian penting dari sistem penanganan medis. Mereka harus memahami prosedur darurat, jalur evakuasi, hingga etika berlalu lintas dalam kondisi kritis.
“Kalau ada pasien henti napas, lalu perawat harus sambil menyetir dan sambil memantau kondisi pasien, itu sangat berbahaya. Kita bicara soal nyawa,” jelasnya.
Baca Juga
Sebagai bentuk respon awal, DPRD Samarinda mendorong adanya pelatihan dasar mengemudi ambulans bagi staf yang ada di puskesmas, sambil menunggu pengangkatan sopir khusus melalui mekanisme pengadaan atau rekrutmen resmi.
“Jangan sampai kita punya ambulans bagus, tapi mangkrak karena tak ada sopir. Ini soal efektivitas anggaran juga. Jangan biarkan SDM jadi titik lemah di pelayanan darurat,” tegasnya.
Persoalan ini rencananya akan dibawa ke dalam pembahasan anggaran perubahan 2025 maupun penganggaran murni 2026. Bagi DPRD, langkah penambahan SDM kesehatan, termasuk sopir ambulans, harus menjadi bagian dari strategi reformasi layanan kesehatan primer yang berkelanjutan. (Adv/dprdsamarinda/zul)
Penulis: Muhammad Zulkifli
Editor: Devi Nila Sari
