Info Berita Kaltim Terkini Hari Ini Info Berita Kaltim Terkini Hari Ini
Pemprov Kaltim dukung pembangunan zona integritas untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang optimal. Hal ini sebagai upaya lawan budaya korupsi. Mengingat, melawan budaya korupsi adalah kewajiban bersama.
Akurasi.id, Samarinda – Pemprov Kaltim selalu mendukung penuh upaya pemberantasan korupsi di berbagai instansi pemerintahan. Salah satunya, dengan memperkuat pembentukan Sumber Daya Masyarakat (SDM) yang unggul dan berintegritas. Hal ini bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, pelayanan publik yang optimal. Serta kapasitas birokrasi yang handal, akuntabel dan profesional untuk lawan budaya korupsi.
“Kita ketahui bersama bahwa korupsi adalah musuh kita bersama yang sangat berdampak buruk kepada proses pembangunan negara. Praktek korupsi di Indonesia hingga kini masih menjadi persoalan besar dan pelik yang harus mampu kita basmi bersama,” tutur Gubernur Kaltim Isran Noor dalam sambutan tertulisnya melalui Plt. Sekda Prov Kaltim Riza Indra Riadi, Rabu (16/2/2022).
Riza mengatakan, pembentukan zona integritas sangat penting. Sebab, permasalahan pertahanan kerap menjadi isu yang selalu muncul dan selalu aktual dari masa ke masa.
Terlebih seiring bertambahnya jumlah penduduk, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, tuntutan pembangunan, peningkatan kesadaran masyarakat tentang hukum dan hak-hak asasi.
Serta semakin meluasnya akses berbagai pihak untuk memperoleh tanah. Sebagai modal dasar dalam berbagai kepentingan.
“Oleh karena itu, permasalahan pertanahan merupakan tantangan yang serius. Sehingga, upaya penanganannnya pun harus maksimal. Sebagai lembaga yang strategis, Kanwil BPN Prov. Kaltim memiliki kewajiba dapat memiliki program-program yang dapat meminimalisir permasalahan pertanahan yang terjadi di masyarakat. Sebagai upaya lawan budaya korupsi,” kata dia.
Lawan Budaya Korupsi Dengan Perkuat Integritas
Integritas akan menjadi elemen yang sangat kuat. Sehingga, para personel BPN tidak tergoda dengan korupsi, kolusi ataupun nepotisme dalam melaksanakan program menyelesaikan permasalahan pertanahan di negeri ini.
Terlebih saat ini Kaltim tengah menyambut pembangunan Ibukota Nusantara. Masih banyak isu-isu negatif di kalangan masyarakat dalam hal pertanahan di pembangunan IKN tersebut.
“Untuk itu, Pemprov Kaltim merasa bahagia, dan mengajak masyarakat untuk bersama mendorong pembangunan zona integritas seperti ini sebagai sebuah gerakan efektif dalam pencegahan korupsi dan pembangunan birokrasi yang baik dan bersih,” pungkasnya. (*)
Penulis/Editor: Devi Nila Sari
