Pemprov Kaltim melalui Dinas Kesehatan telah mendaftarkan lebih dari 5.000 warga ke program layanan kesehatan gratis. Dengan capaian JKN aktif mencapai 86 persen, program Gratispol mempermudah aktivasi BPJS bagi masyarakat yang belum terdaftar atau tidak aktif.
Kaltim.akurasi.id, Samarinda — Dinas Kesehatan (Dinkes) Kalimantan Timur terus memperluas jangkauan program kesehatan gratis. Hingga akhir Juli 2025, lebih dari 5.000 peserta telah didaftarkan secara kolektif untuk memanfaatkan program ini. Selain itu, sebanyak 58 warga juga telah terlayani dalam proses aktivasi kembali keanggotaan BPJS secara individu.
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Kaltim, Ronny Setiawaty, mengatakan bahwa sistem aktivasi juga dimudahkan melalui skema kolektif by name by address. Jika dalam satu Kartu Keluarga (KK) terdapat lebih dari satu anggota dengan status BPJS tidak aktif, maka aktivasi dapat langsung dilakukan sekaligus.
“Secara kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Kaltim sudah mencapai lebih dari 98 persen. Namun yang kami fokuskan sekarang adalah tingkat keaktifan kepesertaan,” ujar Ronny di Samarinda, Selasa (29/7/2025).
Menurutnya, capaian keaktifan peserta JKN di Kaltim saat ini sudah berada di angka 86 persen—melebihi target nasional sebesar 80 persen. Meski begitu, masih ada sejumlah masyarakat yang belum bisa menggunakan layanan kesehatan karena status BPJS-nya tidak aktif.
Sebagai solusi, Dinkes Kaltim menjalankan program bernama Gratispol—sebuah mekanisme untuk membantu masyarakat dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang belum aktif dalam kepesertaan JKN.
“Jadi, ketika ada warga yang datang ke puskesmas atau rumah sakit dan ditemukan jaminannya tidak aktif, pihak fasilitas layanan kesehatan akan melaporkan ke kami. Kami langsung bantu daftarkan dan aktifkan,” jelas Ronny.
Untuk pelaksanaannya, Dinkes Kaltim menggandeng berbagai instansi terkait seperti Dinas Sosial, rumah sakit, dan puskesmas. Dengan begitu, proses verifikasi dan pengajuan dapat dilakukan lebih cepat dan responsif.
Baca Juga
Program ini dinilai berperan besar dalam percepatan pencapaian Universal Health Coverage (UHC) di Kaltim. Ronny menyebut bahwa seluruh kabupaten/kota di provinsi ini telah masuk dalam cakupan UHC sejak 2023.
“Bahkan, kami mendapat penghargaan dari Presiden sebagai salah satu provinsi dengan cakupan UHC terbaik di Indonesia,” tutupnya. (Adv/diskominfokaltim/yed)
Penulis: Yasinta Erikania Daniartie
Editor: Redaksi Akurasi.id
