Dewan minta Pemkot Samarinda tindaklanjuti aspirasi warga yang ditampung dalam reses.
Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Markaca, menegaskan pentingnya pemerintah kota (pemkot) menindaklanjuti hasil reses dewan yang berisi aspirasi masyarakat, khususnya terkait pembangunan infrastruktur. Menurutnya, reses merupakan kewajiban konstitusional sehingga setiap masukan masyarakat harus mendapat kepastian realisasi dari pemerintah.
“Reses itu perintah undang-undang. Kami diwajibkan turun langsung ke masyarakat, mendengar aspirasi mereka, terutama soal infrastruktur. Nah, ketika usulan itu tidak diakomodasi dalam musrenbang atau tidak ter-cover di SIPD, masalah muncul. Masyarakat bisa mengira kami hanya janji tanpa bukti,” ujar Markaca.
Ia menjelaskan, mayoritas aspirasi warga yang disampaikan saat reses berkaitan dengan perbaikan jalan, drainase, hingga fasilitas pendidikan. Salah satunya, renovasi SD 017 yang kini sudah mulai diperbaiki oleh dinas pendidikan. Namun, menurut Markaca, banyak usulan lain yang masih menunggu kejelasan tindak lanjut.
“Alhamdulillah, untuk SD 017 sudah ada progres perbaikan dari dinas pendidikan. Tapi ada banyak aspirasi lain dari masyarakat yang belum terlihat realisasinya. Padahal mereka berharap penuh melalui reses itu,” tegasnya.
Baca Juga
Ia menilai, perlu ada komitmen bersama antara DPRD dan perangkat daerah untuk memastikan setiap aspirasi benar-benar masuk dalam program pembangunan daerah. Ia pun meminta wali kota Samarinda memberikan kepastian agar aspirasi masyarakat yang ditampung DPRD tidak berhenti di meja birokrasi.
“Kami mohon, agar pak wali kota memberi kepastian, memberi angin segar, bahwa aspirasi masyarakat melalui reses ini benar-benar di-cover. Jangan sampai warga menganggap reses hanya formalitas, sementara kenyataannya tidak ada realisasi,” tambahnya.
Lebih jauh, Markaca menyebut, tanpa tindak lanjut yang jelas, citra DPRD bisa terdampak negatif. Ia khawatir, masyarakat akan kehilangan kepercayaan jika aspirasi yang disampaikan tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah.
Baca Juga
“Kalau usulan mereka tidak diakomodasi, masyarakat bisa mengira DPRD hanya membohongi. Padahal tugas kami sudah dijalankan, menyampaikan apa yang mereka sampaikan. Jadi kuncinya ada di pemerintah kota dan dinas terkait,” tutupnya. (Adv/dprdsamarinda/jr)
Penulis: Pewarta
Editor: Devi Nila Sari
