Kaltim.akurasi.id, Samarinda — Di tengah rencana pemotongan transfer ke daerah (TKD), postur anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) pun menjadi sorotan.
Pasalnya, saat ini pemerintah daerah diminta untuk mengutamakan program prioritas dan mengurangi kegiatan berbasis seremoni, rapat, perjalanan dinas, maupun pengadaan ATK.
Di sisi lain, salah satu yang kerap membuat nilai belanja bengkak yaitu belanja untuk pegawai.
Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Muhammad Samsun, menilai masih terdapat beberapa anggaran sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang tidak lagi proporsional.
Ia menemukan ,ada OPD yang mengalokasikan sebagian besar anggarannya untuk belanja pegawai hingga mencapai 80 persen dari total pagu.
Baca Juga
“Komposisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan serius dalam pengelolaan anggaran,” kata ini.
Dikatakannya, jika sebagian besar dana habis untuk kebutuhan operasional pegawai, mulai dari gaji hingga tambahan penghasilan pegawai (TPP), maka ruang untuk melaksanakan program pelayanan publik menjadi sangat sempit.
“Dalam kondisi seperti ini, masyarakat berpotensi tidak mendapatkan manfaat yang semestinya dari APBD,” sambung Politisi Partai PDIP ini.
Baca Juga
Samsun menegaskan, bahwa anggaran daerah idealnya memberi porsi besar untuk program yang langsung menyentuh kebutuhan warga, seperti pembangunan infrastruktur kecil, peningkatan layanan sosial, pemberdayaan ekonomi, serta berbagai kegiatan yang mendukung kesejahteraan.
Namun kenyataan di lapangan menunjukkan sebaliknya, ebagian OPD justru terjebak dalam struktur belanja yang didominasi biaya rutin.
Ia memandang, persoalan ini tidak bisa dibiarkan dan harus menjadi perhatian pemerintah daerah. Menurutnya, evaluasi menyeluruh perlu dilakukan agar OPD tidak menghabiskan anggaran hanya untuk keberlangsungan internal.
Samsun mendorong pemerintah untuk menata ulang skema anggaran OPD dengan memastikan proporsi belanja publik lebih besar daripada belanja administrasi.
Dengan demikian, APBD dapat kembali menjalankan fungsinya sebagai instrumen pembangunan, bukan sekadar pemenuhan kebutuhan organisasi.
“Semoga struktur anggaran ke depan lebih sehat dan memenuhi prinsip efisiensi, sehingga program kerakyatan tidak lagi menjadi prioritas paling akhir dalam perencanaan,” harap Samsun. (Adv/dprdkaltim/yed)
Penulis: Yasinta Erikania Daniartie
Editor: Devi Nila Sari
