Musrenbang Kecamatan Penajam, Mayoritas Usulkan Infrastruktur Jalan

Pemkab PPU menggelar Musrenbang tingkat Kecamatan Penajam untuk APBD 2025. Dari 1034 usulan, mayoritas mengusulkan untuk infrastruktur jalan.

Kaltim.akurasi.id, Penajam – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Penajam untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025.

Kegiatan ini bertujuan untuk merumuskan rencana pembangunan yang partisipatif dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Termasuk lurah, kepala desa (kades), dan tokoh masyarakat.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbang) PPU Tur Wahyu Sutrisno menjelaskan, kegiatan ini menjadi titik fokus untuk menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD).

Pada Murenbang tersebut usulan dari berbagai pihak turut disampaikan. Dia menuturkan, kegiatan ini untuk merumuskan rencana pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat.

“Ini merupakan kegiatan terakhir untuk Musrenbang di tingkat kecamatan. Ini khusus untuk Kecamatan Penajam yang memiliki 19 kelurahan dan 4 desa,” jelas Tur Wahyu Sutrisno saat diwawancara oleh media ini, di Gedung Bupati PPU Lantai 1, Senin (19/2/2024).

Namun, dalam proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), terdapat beberapa usulan yang masih perlu dilengkapi. Seperti proposal dan rencana kegiatan sebelum diinput ke dalam Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah (SPPD). Hal ini menjadi hal penting untuk memastikan bahwa usulan-usulan yang masuk memiliki dasar kuat dan terstruktur dengan baik.

“Sebagian usulan perlu dilengkapi dengan proposal dan rencana kegiatan sebelum diinput ke dalam SPPD,” ucapnya.

Kata dia, totalnya lebih dari 1034 usulan diajukan oleh para lurah, kades, dan tokoh masyarakat. Usulan-usulan tersebut terbagi dalam beberapa kategori. Mayoritas usulan terkait infrastruktur jalan dan drainase. Selain itu, juga terdapat usulan terkait pembangunan kantor dan gedung Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Beberapa usulan disampaikan, baik dari lurah, kades, dan tokoh masyarakat,” terangnya.

Lebih lanjut, Wahyu menuturkan bahwa musrenbang kali ini merupakan untuk anggaran pembangunan 2025 mendatang. Saat ini, masih dalam tahap proyeksi pendapatan yang sedang menunggu dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk menyusun asumsi APBD 2025. Proses ini menjadi langkah awal dalam merumuskan prioritas pembangunan dan alokasi anggaran untuk tahun mendatang.

“Ini untuk anggaran 2025. Sedangkan berapa total anggarannya masih menunggu dari Bapenda untuk menyusun asumsi APBD 2025,” terangnya.

Dia menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam merencanakan pembangunan. “Semoga ini bukan hanya sekadar seremoni formal. Tetapi juga merupakan wujud nyata dari partisipasi publik dalam proses pembangunan,” pungkasnya. (adv/diskominfoppu/zul)