Fraksi GAP atau Gelora Amanat Perjuangan DPRD Kutai Timur menyoroti alokasi belanja operasi dalam Rancangan APBD 2025. Dengan porsi 50,3%, mereka mendesak agar belanja ini tidak didominasi oleh pengeluaran pegawai, demi memaksimalkan dampak pembangunan bagi masyarakat.
Kaltim.akurasi.id, Sangatta – Dalam rapat paripurna yang digelar Jumat (22/11/2024), Fraksi Gelora Amanat Perjuangan DPRD Kutai Timur melalui perwakilannya, Mulyana, menyoroti pentingnya pengelolaan belanja operasi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Menurut Mulyana, belanja operasi yang diproyeksikan mencapai Rp5,603 triliun atau 50,3% dari total belanja, tidak boleh hanya terserap untuk belanja pegawai.
“Kami mendukung alokasi ini, tetapi pemerintah perlu memastikan belanja pegawai tidak mendominasi, agar ada ruang lebih besar untuk program pembangunan yang langsung berdampak pada masyarakat,” ujarnya.
Belanja operasi dalam APBD 2025 mencakup berbagai komponen seperti gaji pegawai, pengadaan barang dan jasa, serta kebutuhan operasional rutin. Mulyana mengingatkan bahwa meskipun pengeluaran ini penting untuk menjaga fungsi pemerintahan, efisiensi tetap harus menjadi prioritas.
“Anggaran besar tanpa pengelolaan yang baik hanya akan menjadi beban, bukan solusi. Fokus pemerintah harus diarahkan pada program-program yang benar-benar meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” tambahnya.
Dalam rapat yang dihadiri Ketua DPRD Kutim, Jimmy, dan Asisten Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat, Poniso Surryo Renggono, serta 23 anggota DPRD lainnya, Mulyana mengajak semua pihak untuk berkolaborasi mencari solusi atas tantangan pengelolaan anggaran.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil mendukung sistem pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel,” tegasnya.
Fraksi Gelora Amanat berharap pandangan ini menjadi masukan konstruktif bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran.
Baca Juga
“Kami percaya bahwa anggaran yang dikelola dengan baik akan berdampak besar pada kesejahteraan masyarakat. Semoga masukan ini bisa mendukung terciptanya sistem pemerintahan yang lebih baik,” pungkasnya. (adv/dprdkutim)
Penulis: Pewarta
Editor: Redaksi Akurasi.id
