Pemkab PPU bentuk Satgass MBG. Untuk memastikan program pemerintah pusat ini berjalan dengan baik di daerah.
Kaltim.akurasi.id, Penajam – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Pemkab PPU) membentuk satuan tugas (Satgas) khusus untuk mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah pusat.
Keputusan itu diambil dalam rapat koordinasi lintas sektor, yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) PPU Tohar, Kamis (7/8/2025). Kegiatan ini turut dihadiri perwakilan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), terkait serta Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) PPU.
Tohar menjelaskan, pembentukan Satgas merupakan tindak lanjut surat edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri), yang meminta pemerintah daerah menyiapkan lahan dan teknis pelaksanaan. Ia menegaskan, Satgas dibentuk untuk memastikan seluruh proses berjalan sistematis, terukur, dan terkoordinasi.
Pelaksanaan MBG, kata Tohar, memiliki dua pendekatan. Pertama, bagi daerah yang telah memiliki Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan siap beroperasi. Kedua, bagi daerah baru seperti PPU yang harus lebih dulu merekomendasikan lokasi pendirian SPPG. Dari empat lokasi yang diajukan, tiga di antaranya sudah memenuhi persyaratan Badan Pangan dan Gizi Nasional.
Dalam rapat tersebut, Pemkab PPU menetepkan peran dan fungsi setiap OPD, mulai dari menyiapkan infrastruktur, memastikan standar gizi menu, mendata penerima manfaat, memverifikasi lokasi SPPG, menjamin pasokan bahan baku lokal, hingga mengurus administrasi pemanfaatan aset daerah. Kemenag PPU juga dilibatkan untuk pendataan santri pondok pesantren penerima manfaat.
Sejumlah unit kerja lain turut terlibat, seperti Bappelitbang yang menangani perencanaan teknis, bagian hukum untuk penyusunan regulasi, bagian ekonomi sebagai penghubung lintas sektor, dan inspektorat daerah yang memastikan koordinasi berjalan akuntabel.
Tohar mengatakan, Pemkab PPU menargetkan seluruh persiapan rampung tepat waktu sehingga pelaksanaan MBG di daerah dapat berjalan lancar, tepat sasaran, dan memberi dampak positif bagi peningkatan gizi masyarakat.
“Ini bukan sekadar proyek pangan, tetapi investasi jangka panjang untuk membentuk sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas,” tandasnya. (Adv/diskominfoppu/nah)
Penulis: Nelly Agustina
Editor: Devi Nila Sari