Pemprov Kaltim sedang menyusun pergeseran anggaran untuk mendukung pelaksanaan program Gratispol dan Jospol, termasuk pendidikan gratis, layanan kesehatan, dan pembangunan infrastruktur.
Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur saat ini tengah melakukan proses pergeseran anggaran untuk mendukung pelaksanaan program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud dan Seno Aji, yakni Gratispol dan Jospol. Pergeseran anggaran ini ditargetkan rampung pada akhir April 2025.
“Pergeseran anggaran ini untuk membiayai program-program seperti Gratispol dan Jospol. Saat ini paket bantuannya sedang kami susun,” ujar Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim, Ahmad Muzakkir, kepada awak media di Plenary Hall, GOR Kadrie Oening, Samarinda, Senin (21/4/2025).
Program Gratispol mencakup tujuh kegiatan utama, antara lain: sekolah gratis dari jenjang SMA/K hingga S3, layanan kesehatan dan berobat gratis, makanan bergizi gratis, internet gratis di seluruh desa, seragam sekolah gratis, pembebasan biaya administrasi kepemilikan rumah, serta gratis umrah dan perjalanan suci bagi petugas rumah ibadah.
Sementara program Jospol mencakup sembilan arah kebijakan strategis, seperti hilirisasi industri pertanian dengan perluasan areal tanam berbasis petani modern, pengembangan teknologi dan inovasi di sektor perikanan, kelautan, industri, dan layanan publik, serta peningkatan insentif bagi guru umum, pesantren, dan penjaga rumah ibadah.
Baca Juga
Selain itu, Jospol juga mendorong ekonomi inklusif berbasis ekonomi kreatif dan digital untuk mendukung UMKM, pengembangan pariwisata dan budaya desa, peningkatan infrastruktur kesehatan dan pendidikan, serta pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, transportasi umum, jaringan komunikasi, dan pelabuhan internasional.
Pemprov juga berencana merevitalisasi Sungai Mahakam untuk transportasi publik, angkutan industri, dan pariwisata. Dalam hal investasi, Pemprov akan memberikan kemudahan dan insentif, termasuk menjalin kerja sama antara pemerintah daerah, pusat, dan swasta.
Muzakkir menambahkan bahwa pergeseran anggaran ini nantinya akan menghasilkan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.
“Jika tidak ada kendala, maka proses input ke SIPD Kemendagri bisa dilakukan. Dengan begitu, kegiatan, termasuk pembayaran dan kontrak kerja, bisa segera direalisasikan,” jelasnya. (Adv/diskominfokaltim/yed)
Penulis: Yasinta Erikania Daniartie
Editor: Redaksi Akurasi.id
