Pemprov Kaltim menegaskan evaluasi rutin terhadap BUMD demi hasil maksimal. Tiga BUMD bermasalah jadi fokus penanganan, termasuk audit BPK untuk perbaikan kinerja.
Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Sekretaris Daerah (Sekda) Kalimantan Timur (Kaltim), Sri Wahyuni, menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim secara rutin melakukan evaluasi terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dimiliki.
Evaluasi tersebut dilakukan melalui Biro Ekonomi, mulai dari menilai rencana bisnis kerja hingga audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Jadi kita lihat rencana bisnis mereka seperti apa. Tidak hanya kita yang evaluasi, tapi juga ada audit yang dilakukan oleh BPK,” terangnya saat diwawancarai awak media di Samarinda, Rabu (26/5/2025).
Tak hanya itu, BUMD juga wajib memberikan jawaban atas temuan audit yang dilakukan oleh BPK.
Baca Juga
Saat disinggung mengenai akses laporan BUMD bagi masyarakat, Sri Wahyuni menegaskan bahwa laporan dapat diakses setelah proses audit oleh BPK selesai.
Sebagai informasi, pada Desember 2024 lalu, dari delapan BUMD milik Pemprov Kaltim, tiga di antaranya membutuhkan penanganan khusus akibat kondisi fiskal yang kurang baik. Ketiga BUMD tersebut adalah PT Listrik Kaltim, PT Agro Kaltim Utama, dan PD Sylva Kaltim Sejahtera.
Permasalahan utama yang dihadapi ketiga BUMD ini adalah kondisi keuangan yang buruk, yang berdampak pada terganggunya operasional perusahaan, termasuk keterlambatan pembayaran gaji karyawan.
“BUMD kita bukannya tidak menghasilkan PAD. Mereka masih menghasilkan. Tapi tentu kita ingin hasil yang maksimal,” tegas Sri Wahyuni. (Adv/diskominfokaltim/YED)
Penulis: Yasinta Erikania Daniartie
Editor: Redaksi Akurasi.id
