Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Kemenag RI perwakilan Kaltim meminta bantuan DPRD untuk menjembatani pihaknya dengan pemerintah provinsi. Hal ini berkaitan bantuan pemberian insentif untuk pengawas madrasah.
Lantaran selama ini, mereka belum mendapat dukungan dari Pemprov Kaltim. Sementara itu, guru madrasah mendapatkan insentif yang merupakan bagian dari program unggulan Gubernur-Wagub Kaltim, Rudy Mas’ud-Seno Aji, yaitu Jospol.
Menanggapi hal ini, Sekertaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi menyebut jika mereka akan segera menghubungi pihak eksekutif tersebut.
“Kita akan bantu memperjuangkan alokasi insentif bagi para pengawas madrasah dan pengawas PAI (Pendidikan Agama Islam) di tingkat provinsi,” kata dia.
Ia mengatakan, bahwa langkah ini merupakan bentuk dukungan legislatif terhadap kebutuhan mendesak yang selama ini belum terakomodasi dalam kebijakan daerah.
Baca Juga
Berbeda dengan guru madrasah dan guru PAI yang telah mendapatkan insentif melalui program Jospol, para pengawas di bawah Kemenag justru tidak memperoleh dukungan serupa.
Padahal, satu pengawas bisa mengawasi hingga 20 madrasah dan harus bersifat mobile. Minimnya bantuan operasional menyebabkan sebagian pengawas hanya mampu melakukan koordinasi melalui telepon, karena tidak tersedia biaya perjalanan maupun dukungan lapangan lainnya.
Ia menjelaskan, bahwa sebagian pengawas yang diperbantukan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim telah mendapatkan insentif dari pemprov. Namun, pengawas yang berada langsung di bawah Kemenag tidak mendapat perlakuan setara.
Kesenjangan inilah yang kemudian mendorong Kemenag meminta dukungan DPRD untuk mengomunikasikan kembali kebutuhan anggaran kepada Pemerintah Provinsi Kaltim.
“Kami di komisi IV mendukung penuh. Regulasi memungkinkan pemerintah provinsi mengalokasikan insentif, bukan tunjangan, bagi pengawas madrasah. Jadi tidak ada persoalan secara aturan,” ujar Darlis.
Menurutnya, kesenjangan ini lebih disebabkan ketiadaan data pengawas madrasah, sehingga pemerintah provinsi belum memasukkan kebutuhan pengawas Kemenag dalam perencanaan anggaran.
DPRD Kaltim kini mendorong pemprov melakukan perhitungan kebutuhan riil dan menyiapkan alokasi yang proporsional dalam APBD. Langkah ini diharapkan menjadi solusi konkret atas persoalan operasional yang selama ini menghambat kinerja pengawas madrasah.
Darlis menekankan, bahwa dukungan DPRD bukan hanya soal pemenuhan anggaran, tetapi juga upaya memastikan pelayanan pendidikan agama berjalan optimal.
“Ini bagian dari tanggung jawab moral. Kalau guru sudah dibantu, pengawas juga harus diperhatikan,” pungkasnya. (Adv/dprdkaltim/yed)
Baca Juga
Penulis: Yasinta Erikania Daniartie
Editor: Devi Nila Sari
