Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Pemerintah kini tengah gencar untuk mencapai swasembada pangan. Oleh karena itu, sektor pertanian dipersiapkan untuk menghentikan impor beras.
Sayangnya, masih terdapat sejumlah kendala dalam realisasinya. Salah satunya yaitu masalah pupuk subsidi. Di mana masih banyak ditemui pedagang yang menjual di atas harga eceran tertinggi (HET). Hal ini pun memicu masalah bagi petani dan berdampak pada masa panen.
Menanggapi hal ini, Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Guntur, mengaku masih banyak mendengar hal tersebut saat melakukan kegiatan serap aspirasi. Terutama dari daerah pemilihan (dapilnya) di Kutai Kartanegara (Kukar).
“Saya banyak menerima keluhan ini, tapi sayangnya kewenangan untuk hal itu ada di pemerintah pusat,” tuturnya.
Untuk itu, Guntur menyampaikan bahwa komisi II akan segera memperkuat koordinasi dengan kementerian terkait, agar sistem pengawasan dan distribusi pupuk subsidi dapat diperbaiki.
Baca Juga
Ia menilai, penyaluran pupuk harus dilakukan dengan pola yang lebih terarah, agar tidak menyulitkan petani di lapangan.
Salah satu solusi yang ia dorong adalah melibatkan badan usaha milik desa (BUMDes) atau koperasi desa dalam proses distribusi.
Dengan posisi BUMDes yang dekat dengan masyarakat, proses verifikasi jumlah petani dan kebutuhan pupuk dinilai bisa dilakukan secara lebih akurat.
“Jika BUMDes yang mengelola, distribusi bisa lebih tepat sasaran dan memberi manfaat ekonomi bagi desa,” tambahnya.
Menurut Guntur, pupuk subsidi sejatinya diperuntukkan bagi petani dan bukan untuk diperjualbelikan secara bebas.
Namun di lapangan, praktik penyimpangan dinilai masih terjadi karena minimnya pengawasan. Dengan menjadikan BUMDes sebagai pengelola distribusi, ia berharap, celah penyimpangan dapat diminimalkan.
Selain itu, ia menekankan, pentingnya pengawasan berkelanjutan dan transparansi data agar program pupuk subsidi benar-benar membantu petani meningkatkan produksi.
“Mekanisme ini dapat menjadi langkah konkret dalam memperbaiki tata kelola pupuk dan memperkuat sektor pertanian di Kalimantan Timur,” jelasnya. (Adv/dprdkaltim/yed)
Penulis: Yasinta Erikania Daniartie
Editor: Devi Nila Sari
Baca Juga
