Pj Bupati PPU Tekankan Sinkronisasi Data mulai dari Kelurahan hingga OPD

Target 2024, kata Makmur, semua pelaksanaan program pembangunan di PPU harus lebih terencana. Oleh karena itu, Pj Bupati PPU tekankan sinkronisasi data mulai dari kelurahan, kecamatan, hingga OPD.

Kaltim.akurasi.id, Penajam – Penjabat (Pj) Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Makmur Marbun evaluasi perencanaan pembangunan di setiap kecamatan. Sebab, masih banyak yang harus diperbaiki dan dievaluasi kembali.

Dari keempat kecamatan di PPU itu, semuanya memiliki masalah yang sama. Yakni terkait keakuratan data rencana pembangunan. Akibatnya, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) sekira Rp200 miliar.

Pj Bupati PPU Makmur Marbun pun mengungkapkan hasil evaluasi yang dilakukan terhadap perencanaan pembangunan tahun sebelumnya. Dalam evaluasi tersebut didapati bahwa data yang digunakan saat perencanaan tidak akurat. Sehingga menyebabkan kegiatan yang telah ditetapkan tidak berjalan dengan baik.

Dia menjelaskan bahwa ketidaktepatan dalam perencanaan dapat meminimalisir Silpa jika data yang digunakan lebih akurat. Oleh karena itu, pihaknya akan menggunakan data Desa Presisi sebagai acuan dalam perencanaan program pembangunan.

“Berarti perencanaannya kurang tepat. Jadi kami sajikan data Desa Presisi itu,” kata Makmur Marbun saat ditemui media ini.

Makmur membeberkan data tersebut mencakup keadaan sosial dan pembangunan setiap kelurahan dan desa. Dimana akan menjadi dasar bagi penentuan alokasi dana dari berbagai sumber. Mulai dari dana desa hingga kementerian.

“Data terkait keadaan sosial dan pembangunan setiap kelurahan juga desa dapat dijadikan acuan dalam perencanaan program,” ujarnya.

Menurut Makmur, sapaannya, dengan menggunakan data yang akurat, pelaksanaan program pembangunan akan lebih tepat sasaran dan hasilnya akan lebih optimal. Targetnya pada 2024, semua pelaksanaan program pembangunan harus lebih terencana. Meskipun data baru saja disusun.

“Jadi kan basic-nya sudah ada dari data itu. Nanti berbagi saja, baik dana desa, provinsi, kabupaten, bahkan kementerian,” tuturnya.

Selain itu, Makmur juga menyoroti kurangnya sinkronisasi antara pihak terkait. Seperti lurah, kepala desa, dan kepala dinas dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan. Hal ini menyebabkan kebingungan di tingkat desa mengenai program yang harus dilaksanakan.

Sementara itu, kata dia, dari dinas merencanakan kegiatan tanpa koordinasi yang baik. Oleh karena itu, pihaknya berharap agar semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat lebih sinkron dalam merencanakan dan melaksanakan programnya.

“Karena besar itu Rp200 miliar tidak terserap, tidak ada yang sulit sebenarnya. Hanya manajemennya yang harus ditingkatkan,” terangnya.

Dia menekankan bahwa setiap kecamatan memiliki prioritas yang berbeda sesuai dengan kebutuhan lokal. Sebagai contoh, Kecamatan Babulu akan fokus pada sektor pertanian. Sementara Kecamatan Penajam akan lebih memprioritaskan pengembangan sektor pariwisata. Menurutnya, potensi pariwisata di Kecamatan Penajam sangat besar.