Pj Gubernur Akmal Malik minta Pertamina kaji ulang kebutuhan kuota untuk Kaltim. Sebab, Kaltim memiliki kondisi yang berbeda dengan provinsi lainnya dan harus diberi pengecualian.
Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Keterbatasan bahan bakar minya (BBM) di Kaltim terus menjadi permasalahan. Hal ini menyebabkan antrean mengular hampir di setiap SPBU, utamanya SPBU di Samarinda yang merupakan ibu kota Provinsi Kaltim.
Yang menjadi masalah, antrean mengular BBM kerap memakan badan jalan. Tak pelak, kondisi ini menjadi efek domino dari ketiadaan BBM. Tidak hanya menyusahkan masyarakat yang ingin mendapatkan BBM. Pun menyusahkan para pengguna jalan, karena kemacetan di sejumlah ruas jalan.
Menyikapi hal ini, Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik meminta Pertamina mengkaji ulang kebijakan quota/jatah atau jumlah yang ditentukan untuk BBM di Benua Etam, sebutan Kaltim.
“Saya juga meminta Pertamina jangan membuat kebijakan yang sama,” kata Akmal Malik, usai menghadiri Rapat Paripurna ke-43 DPRD Provinsi Kalimantan Timur di Gedung Utama Kantor DPRD Provinsi Kaltim Karang Paci Samarinda, Senin (27/11/2023).
Baca Juga
Harus Ada Pengecualian untuk Distribusi BBM di Kaltim
Menurut Dirjen Otda ini, One fix policy for all yang diberlakukan pihak Pertamina kurang tepat. Sebab, Kaltim tidak sama dengan daerah lain di Indonesia.
“Kaltim tidak sama dengan Jawa, tidak sama dengan Sumatera,” sebutnya.
Bahkan, Kaltim dengan sesama provinsi di Kalimantan pun tidak sama. Berbeda dari Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah maupun Kalimantan Utara.
Baca Juga
“Maka harus ada kebijakan asimetris juga terkait distribusi minyak (BBM) di Kaltim,” tegasnya.
Terhadap kondisi yang sudah cukup lama berlangsung. Akmal menegaskan, Pemprov Kaltim melalui instansi terkait terus melakukan komunikasi dan koordinasi untuk mengatasinya.
Terlebih, Kaltim saat ini tidak saja menjadi daerah penghasil sumber daya alam abstraktif dan mineral. S eperti minyak dan gas bumi serta batu bara, tapi juga perkebunan.
Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang saat ini sedang berlangsung menurut Akmal pasti membutuhkan ketersediaan BBM cukup besar guna menunjang operasional alat-alat berat di sana.
“Nah ini yang ingin kita bicarakan dengan pemangku kebijakan perminyakan itu, seperti SKK Migas dan Pertamina,” ungkap Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri itu. (adv/diskominfokaltim/yans/sul/ky/dns)
Penulis: Pewarta
Editor: Devi Nila Sari
