Dewan menekan pihak kontraktor agar segera menyelesaikan tanggung jawabnya terhadap para pekerja. Yakni, pembayaran upah secara utuh.
Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Polemik pembayaran upah pekerja Teras Samarinda tampaknya sudah menemui titik terang. Pihak kontraktor sudah melakukan pembayaran upah secara bertahap sejak 21 Maret 2025.
Mendengar hal ini, Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda, Anhar, mengingatkan agar penanggungjawab dapat menuntaskan persoalan ini. Pasalnya, ia tidak ingin permasalahan tersebut semakin larut dan menimbulkan permasalahan lebih lanjut.
“Upah pekerja teras sudah selesai. Saya tidak mau tahu, yang penting mereka dibayar, yang sudah menjanjikan harus bertanggung jawab,” tuturnya saat diwawancarai oleh awak media, Senin (24/3/2025).
Berdasarkan informasi yang dimiliki oleh Tim Reaksi Cepat Perlindungan, Perempuan dan Anak (TRC PPA) Kaltim, sudah ada pembayaran yang diberikan sebesar Rp100 juta kepada salah satu mandor proyek bernama Agus yang membawahi 21 pekerja. Dari total tunggakan yang ada sebanyak Rp500 juta.
Baca Juga
Selain Agus, terdapat tiga mandor lain yang terlibat dalam persoalan ini. Dari empat mandor tersebut ada 84 pekerja yang beberapa waktu lalu belum menerima upahnya. Sementara itu, TRC PPA belum menerima informasi lebih lanjut terkait pembayaran oleh tiga mandor ini.
Sebelumnya pada pertemuan yang dimediasi oleh Kejari Samarinda, diketahui jika PT SAIP menyatakan kesanggupannya untuk membayar hak pekerja dengan total Rp357.545.200, paling lambat pada 24 Maret 2025.
Ia menyebut, pihaknya hanya menjadi narahubung dari pihak-pihak yang berkaitan. Sementara itu, tanggung jawab akhir tetap berada di pihak kontraktor yang merekrut karyawan ini.
Baca Juga
“Kalau kami hanya sebatas pihak yang mempekerjakan, maka tanggung jawab ada pada yang berwenang,” pungkasnya. (Adv/dprdsamarinda/yed)
Penulis: Yasinta Erikania Daniartie
Editor: Devi Nila Sari
